• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

DPD RI Dorong RUU Daerah Kepulauan Perkuat Konektivitas dan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 02/10/26 | 19:52 WIB
in Berita
0
Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) DPD RI di Papua Barat Daya. (Foto : dpd)

PAPUA BARAT DAYA, AmanMakmur – Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) DPD RI mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan perlindungan hak masyarakat adat dalam penyusunan RUU Daerah Kepulauan.

Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah kepulauan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengatakan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan dalam pembangunan, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya kelautan.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
6
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

Karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.

“RUU tentang Daerah Kepulauan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang memberikan pengaturan lebih komprehensif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Andi dalam kunjungan Timja RUU Daerah Kepulauan di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (2/10/2026).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Muhdi, menegaskan bahwa karakteristik daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang bersifat asimetris dan khusus. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar keadilan pembangunan dapat diwujudkan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kuncinya adalah asimetris dan lex specialis. Kalau kedua hal itu tidak ada, maka sulit untuk keadilan itu terwujud,” tegas Muhdi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Sakti Rakia, menilai penguatan konektivitas harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya daerah.

“Masyarakat adat bertindak langsung sebagai pemilik dan pengelola aset (co-management), tidak sekadar menjadi penonton atau buruh kasar,” ujar Sakti.

Ia juga menekankan pentingnya konektivitas untuk mendukung distribusi barang, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi masyarakat pulau. Menurutnya, RUU DK perlu mengatur sistem distribusi antarpulau, subsidi angkutan, layanan kesehatan, internet, serta infrastruktur energi dan air bagi pulau-pulau kecil.

Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI menilai konektivitas, pelayanan publik, kewenangan daerah, dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam RUU DK. Pengaturan yang lebih sesuai dengan karakteristik kepulauan diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata.

(R/dpd)

Views: 123
ShareSendShare
Previous Post

Dankodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan: Kenaikan Pangkat, Amanah untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas

Next Post

Pemkab Mentawai Dukung Penguatan UMKM Terdampak Bencana, 85 Pelaku Usaha Ikuti Program Kementerian UMKM

Next Post
Pemkab Mentawai Dukung Penguatan UMKM Terdampak Bencana, 85 Pelaku Usaha Ikuti Program Kementerian UMKM

Pemkab Mentawai Dukung Penguatan UMKM Terdampak Bencana, 85 Pelaku Usaha Ikuti Program Kementerian UMKM

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,478)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,656)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,898)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,306)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,771)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,732)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,750)

Berita Lainnya

Terima Gelar di Pelalawan, LaNyalla: Raja dan Sultan Harus Terwakili dalam Sistem Demokrasi

Terima Gelar di Pelalawan, LaNyalla: Raja dan Sultan Harus Terwakili dalam Sistem Demokrasi

Jumat, 10/12/21 | 04:26 WIB
18

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima penganugerahan Gelar Kekerabatan Datuk Sri Wira Utama Diraja dari Kesultanan Pelalawan di...

2024, Pemkab Tanah Datar Bukukan PAD Sebesar Rp163,2 Miliar

2024, Pemkab Tanah Datar Bukukan PAD Sebesar Rp163,2 Miliar

Selasa, 11/3/25 | 16:39 WIB
20

Kantor Bupati Tanah Datar. (Foto : Dok) TANAH DATAR, AmanMakmur ---Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD)...

Misi Kemanusiaan Senator Penrad: Pulangkan Zidan, Korban TPPO Perusahaan Scam-Judol di Kamboja

Misi Kemanusiaan Senator Penrad: Pulangkan Zidan, Korban TPPO Perusahaan Scam-Judol di Kamboja

Kamis, 14/11/24 | 20:37 WIB
8

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pdt Penrad Siagian. (Foto : dpd) SUMATERA UTARA, AmanMakmur --- Noviyani, seorang...

Kemnaker RI Bangun Balai Latihan Kerja di Kabupaten Solok

Kemnaker RI Bangun Balai Latihan Kerja di Kabupaten Solok

Sabtu, 21/8/21 | 16:07 WIB
14

Bertempat di Alahan Panjang Resort, Bupati Solok Epyardi Asda sambut kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker RI Anwar Sanusi. (Foto :...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.