JAKARTA, AmanMakmur ––Kebijakan work from home (WFH) satu hari bagi aparatur sipil negara (ASN) tampak sederhana di atas kertas: hemat anggaran, dorong digitalisasi, dan kurangi beban operasional. Namun di balik narasi efisiensi itu, tersimpan pertanyaan besar—apakah ini solusi nyata, atau sekadar ilusi kebijakan?
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Djohermansyah Djohan, mengingatkan bahwa logika kebijakan ini memang masuk akal, tetapi tidak otomatis menjamin keberhasilan di lapangan.
“WFH bisa mendorong digitalisasi birokrasi dan menekan konsumsi bahan bakar. Tapi problemnya bukan di konsep, melainkan di pelaksanaan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Masalah utama, menurutnya, adalah kultur birokrasi yang masih menjadikan kehadiran fisik sebagai ukuran kerja. Dalam konteks seperti ini, WFH berisiko berubah menjadi sekadar formalitas—atau lebih buruk, menjadi “cuti terselubung”.
“Kalau tidak diawasi, WFH bisa bergeser dari work from home menjadi work from holiday,” tegasnya.
Seragam di Pusat, Gagap di Daerah
Kritik tajam juga diarahkan pada kecenderungan pemerintah pusat yang gemar menyeragamkan kebijakan. Dalam negara dengan keragaman ekstrem seperti Indonesia, pendekatan “satu resep untuk semua” dinilai justru kontraproduktif.
Prof Djohermansyah menilai, kebijakan WFH seharusnya memberi ruang adaptasi bagi daerah. Sebab, realitas di lapangan tidak tunggal—mulai dari keterbatasan infrastruktur digital hingga perbedaan ritme sosial masyarakat.
“Di beberapa daerah, internet saja belum stabil. Ada juga yang punya tradisi lokal tertentu. Kalau dipaksakan seragam, justru tidak efektif,” ujarnya.
Penolakan dari sejumlah kepala daerah, lanjutnya, bukan semata-mata bentuk pembangkangan, melainkan sinyal bahwa kesiapan birokrasi memang belum merata.
Efisiensi Tanpa Keteladanan = Omong Kosong
Lebih keras lagi, Prof Djo, demikian pakar otonomi daerah ini akrab disapa, menyoroti ironi dalam narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa penghematan tidak akan berarti jika hanya dibebankan pada ASN level bawah, sementara elit birokrasi tetap mempertahankan gaya hidup boros.
“Jangan minta ASN hemat, tapi pejabatnya justru tidak memberi contoh. Itu kontradiksi,” katanya.
Dalam pandangannya, keteladanan pimpinan adalah fondasi utama keberhasilan kebijakan ini. Tanpa itu, seluruh skema pengawasan dan administrasi hanya akan menjadi ritual birokrasi tanpa makna.
Tanpa Sanksi, WFH Hanya Slogan
Prof Djohermansyah juga menggarisbawahi pentingnya penegakan sanksi yang tegas dan transparan. Tanpa itu WFH hanya akan berhenti sebagai jargon administratif.
Ia mendorong agar pemerintah secara terbuka mengumumkan pelanggaran dan tindakan yang diambil, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
“ASN digaji oleh rakyat. Kalau mereka tidak bekerja saat WFH, publik berhak tahu dan negara wajib bertindak,” ujarnya.
Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 6 juta orang—mayoritas di daerah—tantangan pengawasan memang tidak ringan. Namun justru di situlah kredibilitas kebijakan ini diuji.
Ujian Nyata, Bukan Sekadar Eksperimen
WFH satu hari bagi ASN bukan sekadar eksperimen teknokratis. Ini adalah ujian serius: apakah birokrasi Indonesia siap beralih dari budaya hadir ke budaya kinerja.
Jika tidak disertai pengawasan ketat, fleksibilitas kebijakan, dan keteladanan pimpinan, maka WFH hanya akan menjadi ilusi efisiensi—hemat di atas kertas, tetapi bocor di praktik.
Dan seperti banyak kebijakan sebelumnya, publik pun berisiko kembali disuguhi satu hal yang sama: slogan yang terdengar indah, tetapi rapuh saat dijalankan.
(R/Wiztian Yoetri)
