JAKARTA, AmanMakmur –— Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 serta kinerja pengelolaan dana haji.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025), Komite III DPD RI mengapresiasi penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini yang dinilai meringankan beban jamaah.
“DPD RI mengapresiasi adanya penurunan atas biaya haji Tahun 2025 M/1446 H, yang meski sedikit namun dapat meringankan beban jamaah. Selain itu, penetapan biaya haji tahun ini juga telah dilakukan lebih awal, sekurang-kurangnya lima bulan sebelum penyelenggaraan ibadah haji, sesuai dengan rekomendasi DPD RI pada hasil pengawasan haji tahun 2024 silam,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus.
Komite III DPD RI berharap agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lebih efisien dan transparan, terutama dalam aspek pengelolaan dana haji. DPD RI mendorong BPKH untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam mengelola dana masyarakat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji.
“Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana nilai manfaat perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan keberlanjutan program haji dan menjaga kepercayaan masyarakat,” imbuh Dailami.
Dalam raker tersebut, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menekankan pentingnya sistem pelayanan haji yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.
Selain itu, Filep serta Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti juga berharap pelayanan yang diberikan oleh BPKH terkait dana haji dan juga program kemaslahatan BPKH, dapat menyentuh wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Menurut saya, ada satu pertemuan BPKH dengan pemda, untuk menghitung dengan baik bagaimana kuota biaya, untuk mengetahui mana yang disubsidi oleh pemda. Program pembangunan sarana ibadah, pesantren, saya harap juga dilakukan di daerah 3T. Karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat daerah,” ucap Filep.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola dana haji agar tidak disalahgunakan. “Jangan sampai dana BPKH yang dititip di bank lalu digunakan untuk investasi yang tidak baik. Dari dana haji, nanti jadi dana diskotik. Jangan bermitra dengan bank yang tidak ada kontrol syariatnya,” pesannya.
Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPIH menjelaskan bahwa peran BPKH dalam perhajian Indonesia adalah melakukan investasi untuk mendapat nilai manfaat bagi jemaah haji, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan meningkatkan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.
“Tujuan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH adalah kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat,” jelasnya.
Anggota BPKH Sulistyowati menjelaskan bahwa besaran rata-rata BPIH di tahun 2025 adalah Rp89.410.258,79. Dari komponen tersebut, menurutnya tidak semuanya harus dibayarkan oleh jemaah. “Jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Haji (Bipih) sebesar Rp55.431.750,78 atau 62%. Sedangkan sebesar 38% atau rata-rata Rp33.978.508,01 berasal dari Nilai Manfaat yang merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi,” jelasnya.
(Rel/dpd)
