JAKARTA, AmanMakmur —Tagar #KaburAjaDulu yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir merupakan refleksi dari kekecewaan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan layak serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif bagi anak bangsa.
Menurut Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu, selaku Anggota Komite III DPD RI yang membidangi isu tenaga kerja, ia menilai bahwa fenomena ini tidak boleh dianggap sekadar tren di media sosial, tetapi harus dilihat sebagai alarm bagi negara untuk segera bertindak.
Tagar ini menggambarkan dua hal utama. Pertama, ketidakmampuan sistem dalam negeri dalam menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja.
LihatJuga
Kedua, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap prospek karier di dalam negeri, yang mendorong mereka mencari peluang di luar negeri.
“Fenomena serupa bukan hanya terjadi di Indonesia. Lonjakan pencarian terkait imigrasi juga pernah terjadi di Amerika Serikat pasca kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024, serta di negara-negara seperti Selandia Baru dan Portugal yang mengalami migrasi tenaga kerja akibat krisis ekonomi,” ujar Al Hidayat Samsu, melalui keterangan persnya, Senin (24/2/2025).
Namun, lanjutnya, Indonesia memiliki permasalahan spesifik yang membuat banyak warga mempertimbangkan untuk meninggalkan tanah air, yakni kurangnya penghargaan terhadap tenaga kerja profesional, birokrasi ketat, serta lemahnya perlindungan pekerja, terutama bagi mereka yang memilih untuk mencari penghidupan di luar negeri.
Kritik terhadap pernyataan Presiden dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Sangat disayangkan bahwa respons dari pejabat negara terhadap fenomena ini justru menunjukkan ketidakpekaan terhadap persoalan utama.
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya mengutip novel Sang Alkemis dan menyatakan bahwa setiap masalah harus dihadapi, bukan dihindari.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan bahkan mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dengan menyebut, ‘Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi.’
Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami keresahan generasi muda yang menghadapi kesulitan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan terbatasnya peluang di dalam negeri.
“Ketimbang menyalahkan masyarakat yang ingin mencari penghidupan lebih baik di luar negeri, pemerintah seharusnya introspeksi dan segera merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja, baik yang berada di dalam negeri maupun pekerja migran yang membutuhkan perlindungan lebih baik,” ujar Hidayat.
“Tidak ada satupun negara yang maju dengan cara mengabaikan potensi dan aspirasi rakyatnya sendiri,” tambahnya.
Saat ini, kata Hidayat lagi, Indonesia berada dalam periode bonus demografi. Namun, alih-alih memanfaatkannya sebagai peluang, negara justru menghadapi ancaman brain drain akibat.
Eksodus tenaga kerja terdidik dan profesional. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), Indonesia hanya memiliki sekitar 13 juta tenaga ahli dari total jumlah pekerja yang ada. Dengan semakin banyaknya anak muda yang memilih bekerja di luar negeri, defisit tenaga ahli ini bisa semakin memburuk.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan tenaga kerja profesional, tetapi juga di sektor pekerja migran. “Sayangnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam sistem kerja yang eksploitatif, termasuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus yang baru-baru ini terungkap di Myanmar, di mana puluhan WNI dipulangkan setelah menjadi korban sindikat penipuan daring, menunjukkan bahwa minimnya regulasi perlindungan pekerja migran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah,” bebernya.
Menyikapi fenomena ini, kata Hidayat, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi akar masalah yang memicu dorongan masyarakat untuk mencari penghidupan di luar negeri.
Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: pertama, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Lapangan Kerja. Dimana negara harus menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dengan standar gaji yang kompetitif dan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja.
Investasi di sektor industri, teknologi, dan ekonomi kreatif harus diperkuat untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak hanya menjadi buruh, tetapi juga inovator dan pemimpin di berbagai sektor.
Kedua, Mereformasi Sistem Birokrasi dan Regulasi Ketenagakerjaan. Dimana, salah satu alasan utama pekerja memilih bekerja di luar negeri adalah karena birokrasi ketenagakerjaan yang masih berbelit. Pemerintah perlu mempercepat reformasi perizinan usaha, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, serta memberikan kepastian hukum bagi investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Ketiga, Meningkatkan Penghargaan terhadap Talenta Lokal. Dimana, banyak tenaga kerja Indonesia yang berprestasi di luar negeri, tetapi minim apresiasi di dalam negeri. Jika Indonesia ingin mempertahankan tenaga ahli, maka harus ada kebijakan yang mendorong insentif bagi profesional yang memilih berkarya di dalam negeri.
Keempat, Memperketat Pengawasan terhadap Perekrutan Pekerja Migran. Untuk mencegah kasus TPPO dan eksploitasi pekerja di luar negeri, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja, serta memastikan bahwa calon pekerja migran mendapatkan informasi yang akurat dan perlindungan yang memadai.
Kelima, Menciptakan Ekosistem Inovasi dan Wirausaha. Dimana, banyak anak muda memilih ke luar negeri karena merasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang di Indonesia. Pemerintah harus memperkuat ekosistem kewirausahaan dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, serta regulasi yang mendukung bagi startup dan usaha kecil.
Jadi, tagar #KaburAjaDulu adalah bentuk kritik yang harus ditanggapi dengan serius. Jika kita tidak segera berbenah, maka kita akan kehilangan talenta-talenta terbaik kita, dan pada
Akhirnya, Indonesia akan terus tertinggal. Pemerintah harus memahami bahwa keinginan masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih baik bukan berarti mereka tidak nasionalis, tetapi karena mereka merasa tidak mendapatkan kesempatan yang setara di tanah air.
“Oleh karena itu, sudah saatnya kita membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, agar anak bangsa tidak merasa perlu untuk ‘kabur’ demi masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.
(Rel/dpd)
