JAKARTA, AmanMakmur –— Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memberikan respons terkait pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang akan menghapus istilah zonasi dan ujian.
Menurut Filep penghapusan istilah ujian tersebut merupakan bukti bahwa Mendikdasmen setidaknya menyadari bahwa bangsa Indonesia harus keluar dari sistem kapitalisme yang serba di standarisasi.
“Kita belum mendengar konsep pengganti. Namun saya apresiasi langkah Mendikdasmen. Semoga arah berpikir dunia pendidikan kita dalam menghapus istilah ujian adalah dalam rangka berfokus pada kebebasan berpikir siswa dan membangun karakter siswa,” ujar Filep, melalui keterangan persnya, Senin (20/1/2025).
“Bukan dipaksa berpikir dan lulus dengan standar tertentu. Jika kita keluar dari sistem standarisasi tersebut, dari situlah lahir manusia merdeka dan kaya kreatifitas,” sambung Filep.
Filep sepakat bahwa sistem ujian dengan segala standarisasi yang dilakukan di dunia pendidikan saat ini adalah ciptaan kapitalisme yang hanya berfokus menciptakan manusia seragam yang berorientasi pada fabrikasi tenaga kerja.
Padahal, katanya, pendidikan adalah proses belajar untuk membangun karakter mandiri di atas kebebasan berpikir, bukan dogma.
Filep pun menyebut bahwa Indonesia dapat belajar dari negara Finlandia. Finlandia tidak memiliki ujian nasional yang wajib diikuti seluruh siswa. Finlandia hanya memiliki satu ujian yang bersifat sukarela, yaitu Ujian Matrikulasi Nasional, yang diikuti oleh siswa di akhir sekolah menengah atas.
Dengan kebijakan itu, Finlandia menilai siswa secara individual dengan sistem penilaian yang ditetapkan oleh guru masing-masing. Penilaian dilakukan berdasarkan proses belajar mengajar di kelas, seperti kreativitas, inisiatif, dan kerja sama.
Menurut Filep, sistem tersebut dapat menjadi loncatan besar bagi perbaikan SDM Indonesia ke depan.
(Rel/dpd)
