JAWA TIMUR, AmanMakmur —Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuka bedah buku “Prahara Bangsa” karya pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, di Hall KADIN Jawa Timur, Selasa (17/12/2024).
Bedah buku yang dirangkai dengan dialog tersebut juga menghadirkan Guru Besar ITS Daniel M Rosyid dan Associate Profesor Universitas Airlangga Radian Salman.
Dalam paparannya, LaNyalla mengulas lahirnya strategi penguasaan atas negara dunia ketiga dan negara yang baru merdeka oleh negara dunia pertama dirancang dalam pertemuan Bretton Woods pada Juli 1944. Dalam pertemuan itu dihasilkan empat keputusan sebagai strategi baru
penguasaan tanpa penjajahan fisik dan militer.
Pertama, di bidang ekonomi, mereka membentuk Bank Dunia atau World Bank, yang berfungsi memberi pinjaman alias hutang kepada negara-negara yang baru merdeka, dengan persyaratan pembangunan model tertentu.
Kedua, di bidang moneter, mereka mendirikan IMF, untuk membantu neraca pembayaran luar negeri negara-negara yang baru merdeka melalui suntikan bank note di bank sentral masing-masing negara.
Ketiga di bidang perdagangan, mereka mendirikan GATT, untuk mengatur model perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dan yang keempat, di bidang politik, mereka mendirikan PBB.
“Di Era Orde Lama, Presiden Soekarno melawan proposal mereka. Karena Soekarno, sebagai salah satu perumus Pancasila memahami watak kapitalis Imperialis yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai keseimbangan, Soekarno memilih bergabung ke blok COMECON, yang tak lain adalah blok ekonomi negara-negara komunis,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.
Sementara di era Orde Baru, lanjut LaNyalla, wacana developmentalisme yang menjadi prioritas Presiden Soeharto membuka jalan bagi lembaga-lembaga bentukan kelompok
Kapitalis Imperialis tersebut. Hingga puncaknya, ketika terjadi krisis moneter, Presiden Soeharto terpaksa menandatangani Letter of Intent yang disodorkan IMF.
“Dan kemenangan total Kapitalis Imperialis di Indonesia terjadi di era Reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem bernegara Indonesia yang dilakukan melalui Amandemen Empat Tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam. Dimana selama dua dekade ini, kita sudah masuk semakin dalam jebakan hutang luar negeri dan jebakan kebijakan yang harus kita patuhi dan ratifikasi,” tukasnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, gerakan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila menjadi pilihan paling rasional untuk mengembalikan kejayaan dan jati diri bangsa Indonesia. Seperti telah diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023 silam.
“Dan saat ini kita punya harapan untuk mewujudkan gerakan tersebut, mengingat saat ini kita memiliki Presiden yang di dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya”, Pak Prabowo Subianto telah menuliskan bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila. Harus kembali menerapkan sistem yang dirumuskan pendiri bangsa. Harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing. Semoga apa yang ditulis di dalam buku tersebut, mampu diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” harap LaNyalla.
Sejumlah tokoh yang terdiri akademisi, pengurus organisasi, pemerhati konstitusi, mahasiswa serta sejumlah wartawan senior tampak hadir dalam bedah buku Prahara Bangsa yang dimoderatori Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim. Bedah buku juga disiarkan langsung melalui beberapa kanal online.
(Rel/dpd)
