Ketua Komite IV DPD RI Desak Pemerintah Revisi Tarif Bea Masuk Susu Impor Demi Lindungi Peternak Lokal

JAKARTA, AmanMakmur —Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ahmad Nawardi, mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2009 tentang Tarif Bea Masuk atas Impor Produk Susu Tertentu dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Revisi ini, menurut Nawardi, sangat mendesak guna melindungi peternak susu lokal yang semakin tertekan oleh tingginya impor produk susu, terutama dari negara-negara mitra dagang seperti Selandia Baru dan Australia.

Menurut Nawardi, kebijakan tarif bea masuk produk susu impor yang hanya sebesar 5%, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang membebaskan bea masuk untuk susu dari beberapa negara, telah menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan industri susu nasional.

LihatJuga

Tampil di The 7th ICOEE di Bali, Guru Besar Faperta Prof Novri Nelly Perkuat Reputasi Akademik Unand di Tingkat Internasional

Rabu, 05/8/26 | 20:32 WIB

12

BPKD Padang Pariaman Gandeng LPER FEB Unand untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Selasa, 04/8/26 | 08:57 WIB

38

Pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah Harus Jadi Titik Awal Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Selasa, 04/8/26 | 08:41 WIB

3

Oleh karena itu, Ketua Komite IV ini mendesak agar tarif bea masuk produk susu impor dinaikkan menjadi 20%.

“Pemerintah harus segera mengubah regulasi ini. Penyelesaian masalah peternak susu dalam negeri tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek seperti menghentikan impor dari lima pabrik pengolah susu. Kebijakan itu hanya mengatasi masalah sementara, tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketidakseimbangan regulasi impor,” ujar Nawardi, melalui keterangan persnya, Kamis (14/11/2024).

Nawardi menegaskan, pemerintah perlu tegas memihak peternak lokal dengan menerapkan kebijakan berbeda pada susu impor dan susu produksi dalam negeri, khususnya terkait PPN. Perlakuan yang sama pada tarif bea masuk antara susu impor dan lokal saat ini membuat peternak Indonesia semakin tersisih. Karena itu, revisi PMK Nomor 101 Tahun 2009 untuk menaikkan tarif bea masuk susu impor menjadi 20% dianggap sangat perlu agar produk lokal mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

“Pemerintah tidak boleh menyamakan perlakuan antara susu impor dan susu lokal. Produk susu dalam negeri harus diprioritaskan. Jika regulasi ini tidak segera diubah, industri susu dalam negeri akan semakin terpuruk dan ketergantungan terhadap impor akan semakin meningkat,” tambahnya.

(Rel/dpd)