PADANG, AmanMakmur ––Rencana pemerintah mulai memberlakukan pembatasan dan pengendalian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi direspons positif pemilik Pertashop se-Sumbar.
“Ini adalah langkah maju. Sebagai pemilik Pertashop kami menyambut baik kebijakan itu. Semoga dengan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat meringankan beban APBN dan berdampak positif pada penjualan kami”, ujar Azib Fattah Mandala Putra selaku pemilik Pertashop 1P.261.364, Selasa (3/9/2024).
Menurut Azib, pengendalian BBM bersubsudi dengan cara konsumen wajib memiliki Barcode My Pertamina tentulah akan mampu menutupi peluang salah sasarannya BBM bersubsidi.
Artinya, penggunaan BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran. Peluang ‘pengemplang’ BBM bersubsidi semakin kecil dan sempit.
“Sebagai mitra terujung kami sangat mendukung kebijakan ini. Kami yakin sangat kalau pembatasan dan pengendalian itu sangatlah berdampak. Ini sudah terbukti pada distribusi bio solar. No Barcode No BBM, No Tax No BBM”, ucap Azib.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertashop Sumbar Bersatu Ramadanur, mendukung penuh dimulai diterapkannya pengendalian distribusi BBM bersubsidi, terutama dalam penyaluran Pertalite.
“Kami sangat mendukung kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini. Kami sangat yakin pengendalian itu akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ganda. Baik bagi negara, karena dapat mengurangi subsidi BBM maupun bagi Pertashop. Khusus untuk Pertashop ini diyakin pasca diberlakukannya pengendalian BBM bersubsidi ini akan berdampak pada penjualan Pertashop”, ucap Ramadanur.
Menurut Ramadanur, dua tahun belakangan bisnis Pertashop berada dalam kondisi sulit. Hal ini dipicu oleh lebarnya disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax.
Selain itu, longgarnya distribusi Pertalite membuat pengemplang BBM bersubsidi memaksimalkan peluang. Dampaknya, penjualan Pertashop menjadi menurun.
“Mudah mudahan pengendalian BBM bersubsidi (Pertalite) ini benar benar diberlakukan awal Oktober ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi harapan baru bagi Pertashop di Sumbar agar bisa bangkit dan pulih kembali aktivitas bisnisnya”, tukuk Ramadanur.
Sementara dalam kesempatan terpisah Ekonom dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas (Unand) Dr Fajri Muharja SE, MSc mengungkapkan, pengendalian BBM bersubsidi merupakan sebuah keharusan demi menyehatkan APBN.
“Di mata kami pengendalian BBM bersubsidi ini adalah langkah tepat dan memiliki dampak berganda. Pertama, APBN menjadi sehat karena pengendalian akan dapat secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Kedua, masyarakat sebagai pengguna juga menjadi lebih terlindungi seiring mengecilnya peluang BBM bersubsidi salah sasaran”, ujar Fajri.
Lebih lanjut Fajri mengatakan, walau terbilang relatif terlambat namun langkah bijak dan maju untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi ini tetaplah harus apresiasi.
“Semoga saja langkah maju ini dapat direalisasikan sesuai jadwalnya,” katanya.
Seperti diberitakan Padang Ekspres Senin (2/9/2024), dengan judul “Pembatasan Pembelian Pertalite Tunggu Permen ESDM: Ada Rencana Berlaku 1 Oktober, Pertamina Patra Niaga Gencarkan Pendaftaran QR Code”.
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, pemerintah akan mulai melakukan pengendalian BBM Bersubsidi (Pertalite) dalam waktu dekat.
Saat ini kita terus mendorong masyarakat yang menggunakan BBM subsidi itu untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan barcode.
“QR code kan pendataan pengguna kendaraan yang menggunakan BBM subsidi. Untuk solar sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu dan selesai, sekarang beralih ke pertalite. QR code ini akan memudahkan saat pemerintah menerapkan kebijakan terkait distribusi BBM subsidi,” paparnya.
Heppy juga membeberkan bahwa pendaftaran QR code pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. Saat ini difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan sebagian wilayah non-Jamali.
“Diharapkan, tahap I bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan di tahap II, rencananya paling cepat Oktober–November 2024,” tambahnya.
Heppy membeberkan bahwa yang terverifikasi dan telah mendapat QR code per akhir Agustus mencapai 4.032.790 pendaftar.
“Masyarakat pengguna pertalite yang belum mendaftar diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” ucapnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi pertalite mulai 1 Oktober. Dasar regulasi pembatasan BBM subsidi akan berupa peraturan menteri (Permen) ESDM.
“Memang ada rencana berlaku 1 Oktober. Dan, begitu aturannya keluar, permen keluar, itu ada waktu sosialisasi. Nah, sosialisasi pembatasan ini akan dilakukan pada September. Kita ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
(Rel/Ef)
