ACEH, AmanMakmur —Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Aceh Prof Abdullah Puteh menyoroti permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh.
Dalam pernyataannya, Prof Abdullah Puteh mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lebih komunikatif dalam menangani isu ini.
“Saya lihat saat ini ada tantangan serius terkait kelangkaan pupuk subsidi di Aceh, karena adanya kelangkaan dapat mempengaruhi sektor pertanian yang sangat vital bagi Aceh dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih terbuka dan komunikatif dalam menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah ini,” ujar Prof Puteh, dalam ketetangan persnya, Minggu (8/10/2023).
Isu kelangkaan pupuk subsidi telah menjadi perhatian utama di Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Pupuk subsidi sangat penting untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan, tetapi kelangkaannya dapat menghambat produktivitas petani dan berdampak negatif pada ketersediaan pangan.
Dalam pandangan Prof Abdullah Puteh, penting bagi Kementan untuk lebih transparan dan berkomunikasi dengan baik kepada publik terkait upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.
Komunikasi yang baik akan membantu meredakan kekhawatiran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini.
Pada dasarnya Kementerian Pertanian telah memberikan tanggapan terhadap kelangkaan pupuk subsidi. Pihak setempat dinilai telah mengambil langkah-langkah yang dini dalam mengatasi kelangkaan ini.
Tetapi Prof Abdullah Puteh memberikan beberapa solusi potensial untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. Beberapa solusi yang diutamakan adalah pengawasan dalam ketersediaan stok pupuk, pendistribusian pupuk ke berbagai wilayah, dan memperhatikan penerima manfaatnya yang harus transparan bagi masyarakat.
“Saya juga meminta pentingnya kerjasama antara Kementan, petani, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan distribusi pupuk dan memastikan ketersediaan yang memadai,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut.
Prof Puteh juga menyoroti transparansi dalam proses penyaluran pupuk subsidi, karena menurutnya hal ini adalah langkah kunci yang akan membantu mengurangi peluang penyaluran pupuk kepada pihak yang tidak berhak.
Prof Abdullah Puteh berharap solusi ini dapat menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut dan tindakan konkret dalam menangani kelangkaan pupuk subsidi di Aceh.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan Aceh. Saya berharap kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan melindungi kepentingan para petani dan masyarakat Aceh secara keseluruhan,” tutup Senator Aceh tersebut.
(Rel/dpd)
