PADANG, AmanMakmur —Komite IV DPD RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka menginventarisasi materi-materi dari pemerintah daerah untuk menyusun Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 28-30 Agustus 2023.
Fokus kunjungan kerja tersebut membahas dana Transfer ke Daerah untuk Sumbar di APBN Tahun Anggaran 2024.
Salah satu rangkaian kunjungan kerja itu adalah Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Sumbar, yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur Sumbar di Jl Jenderal Sudirman, Padang, Selasa (29/8/2023).
LihatJuga
Rapat kerja itu selain dihadiri oleh Sekda Sumbar Hansastri, juga dihadiri Walikota Padang, Hendri Septa, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, dan juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar Syukriah HG.
Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, selaku Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sumbar yang sudah menfasilitasi rapat kerja itu.
“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI yang telah memilih Provinsi Sumbar sebagai tempat dilaksanakannya kunjungan kerja kali ini,” ucap Senator Komite IV DPD RI dari Sumbar tersebut.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, yang juga Senator dari Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja Komite IV di Provinsi Sumbar adalah untuk menghimpun materi-materi dari pemerintah daerah serta para stakeholder dalam rangka penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024.
“Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 248 Ayat (1) huruf (c) UU MD3, yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai fungsi pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama,” ucap pendiri Universitas Dharmas Indonesia (Undhari) tersebut.
Lebih jauh, Elviana yang juga merupakan alumni IKIP Padang yang kini bernama Universitas Negeri Padang (UNP) itu melanjutkan bahwa dalam Pasal 282 Ayat (1) disebutkan bahwa pertimbangan terhadap RUU tentang APBN disampaikan kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
“Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPR tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu,” jelas Elviana.
Lebih lanjut, Elviana menyampaikan pemerintah mengarahkan arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun TKD pada RAPBN Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp857,59 triliun.
Sekda Provinsi Sumbar Hansastri, dalam kesempatan yang sama menyampaikan menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
“Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir ini tidak meningkat bahkan cendrung menurun dan beberapa bagian sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat,” ucap Hansastri.
Lebih jauh Sekda Provinsi Sumbar itu menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditentukan penggunaannya, sekarang Dana Alokasi Umum (DAU) pun penggunaannya ditentukan termasuk pencairannya.
“Kita di daerah memahami bahwa pemerintah pusat mengalami berbagai persoalan di pusat, sehingga tidak bisa meningkatkan dana TKD ke daerah. Sementara pada sisi lain, pemerintah daerah dibatasi regulasi sumber-sumber pendapatannya. Seperti pajak-pajak yang bisa dikelola pemerintah provinsi saat ini semakin terbatas dan dibatasi oleh regulasi,” jelas Hansastri
Sekda Provinsi Sumbar juga menyampaikan bahwa tahun 2024 ini pemerintah provinsi sudah menyampaikan RAPBD kepada DPRD.
Di Sumbar sendiri tahun 2024 jumlah APBD lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena realisasi pendapatan pemerintah provinsi menurun tidak mencapai target, sementara pada sisi lain ada belanja tidak rutin yang harus dikeluarkan seperti Pilkada pada tahun 2024.
“Dengan kunjungan DPD RI ini, hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan kepada DPD RI, semoga bisa menjadi pembicaraan pada tingkat pusat,” ucap Hansastri.
Pada rapat kerja tersebut Syukriah menyampaikan tiga poin terkait perekonomian Sumbar, yaitu; pertama perkembangan ekonomi regional dan indikator kesejahteraan masyarakat, kedua kinerja belanja APBN regional Sumbar. Dan ketiga, strategi kunci peningkatan kinerja belanja APBN Regional.
“Terkait perkembangan ekonomi regional, Sumbar menyumbang 6,97 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan hanya 1,53 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu Pertumbuhan ekonomi Sumbar merupakan urutan ke-3 dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera.,” ucap Syukriah.
Lebih jauh disampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumbar terus mengalami kemajuan. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Provinsi Sumbar sudah kembali membaik pada tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita.
Tentang potret kemiskinan di Sumbar, pada awal tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi tingkat kemiskinan di Sumbar kembali mengalami penurunan di bulan Maret 2022.
Walaupun pada September 2022 tingkat kemiskinan naik karena kondisi ekonomi yang tidak stabil serta tingginya tingkat inflasi, namun perbaikan aktivitas ekonomi membuat tingkat kemiskinan turun pada bulan Maret 2023.
Gini Ratio di Sumbar pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumbar yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,280. Angka ini turun sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,300.
Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022, angka Gini Ratio turun sebesar 0,12 poin. Apabila dibandingkan dengan angka nasional dan provinsi lainnya di regional Sumatera, Gini Ratio Sumbar tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang tercatat sebesar 0,388, bahkan berada pada urutan terendah ke-2 di Sumatera.
Dalam kesempatan itu Syukriah, juga menyampaikan kinerja APBN regional Sumbar. Pertama Secara umum, Penyaluran Dana Alokasi sesuai ketentuan maksimal penyaluran, DAU BG telah disalurkan sebesar Rp. 6,18 Triliun atau 66,67% ,sedangkan DAU SG realiasi sebesar Rp. 1,23 triliun (32,68% pagu). Kedua, Seluruh daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal telah melaksanakan penyaluran DIF Tahap I sebesar 50%. Ketiga, Penyaluran DAK Non Fisik tahap I sudah 100% disalurkan.
Terkait dengan strategi kunci peningkatan belanja APBN Regional Sumbar Syukriah, menyampaikan bahwa strategi Provinsi Sumbar adalah pertama Peningkatan Kualitas Kinerja Belanja K/L untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Kedua, Akselerasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar publik dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.
Amirul Tamim, Senator Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan agar semangat otonomi daerah selalu dijaga supaya pemerintah pusat memberikan kewenangan yang semakin besar kepada pemerintah daerah.
“DPD RI akan mengawal semangat otonomi daerah ini untuk mendorong sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap mantan Walikota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Dalam kesempatan itu Amirul Tamim, juga menyinggung tentang skema DAU yang berdasarkan jumlah penduduk, menurutnya penting pemerintah daerah membicarakan kembali skema DAU yang berdasarkan jumlah penduduk ini.
Perlu disuarakan oleh masyarakat daerah agar skema besaran DAU yang berfokus pada persoalan infrastruktur di daerah luar Jawa.
Gusti Farid Hasan Aman, Senator Kalimantan Selatan menyampaikan Dana Alokasi Umum (DAU) difokuskan dalam bidang pendidikan dan kesehatan padahal di berbagai daerah tingkat putus sekolah semakin tinggi dan mutu kesehatan masyarakat masih belum membaik.
Artinya ada kontradiksi antara banyaknya anggaran dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah program-program pemerintah tidak berdampak untuk menyelesaikan masalah.
Novita Anakotta, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar yang memprioritaskan program-program khusus di Sumbar seperti dalam bidang pertanian.
Menurut Novita, penting untuk mendorong APBD digunakan secara tepat untuk masyarakat. Selain itu Wakil Ketua Komite IV DPD RI tersebut juga menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk menginventarisir masalah-masalah regulasi yang menghambat dalam pengelolaan keuangan di daerah.
(Rel/dpd)
