• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Senator Prof Abdullah Puteh: Pemerintah Jangan Menambah Beban Nelayan!

Kamis, 24/8/23 | 23:09 WIB
in Berita
0
Prof Abdullah Puteh bersama nelayan Aceh. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur — Wakil Ketua Komite II DPD RI Prof Abdullah Puteh dengan tegas menyampaikan tanggapannya mengenai dampak ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, terutama yang membebani nelayan di Provinsi Aceh. Puteh menilai pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam penerapan regulasi ini.

“Kebijakan PNBP perikanan harus mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan, terutama yang berasal dari wilayah Aceh yang secara historis telah berkontribusi besar terhadap industri perikanan nasional,” ujar Prof Abdullah Puteh, melalui keterangan persnya, Kamis (24/8/2023).

Abdullah Puteh meminta pendekatan pemerintah seharusnya tidak berfokus pada pengenaan pajak tambahan terhadap nelayan. Sebaliknya, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah-langkah seperti pemberian keringanan pajak, subsidi, serta bantuan sarana dan prasarana untuk membantu nelayan mencapai hasil tangkapan ikan yang lebih baik, meningkatkan olahan yang bervariatif, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
7
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

“Kita mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendengarkan suara nelayan dan berusaha mencari solusi yang menghormati peran vital mereka dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya laut,” tegas Senator asal Aceh itu.

Sebagai informasi bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang juga berlaku di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai turunannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) KKP RI Nomor 140 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan.

“Saya mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menghadirkan Kepmen ini. Namun, kami mendorong agar langkah-langkah lebih lanjut juga memperhitungkan dampaknya terhadap nelayan lokal,” kata Prof Abdullah Puteh.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, tetapi juga akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas pesisir. Dengan memberikan dukungan kepada nelayan, pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI ini mengajak pemerintah dan pihak terkait untuk mempertimbangkan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus seharusnya diarahkan pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nelayan dan peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Bukan hanya memperbesar pungutan pajak yang hanya akan memperparah situasi.

Sebagai solusi konkret lainnya, Prof Abdullah Puteh mengusulkan adanya mekanisme konsultasi terbuka dan inklusif dengan pelaku industri perikanan dan nelayan. Puteh percaya bahwa dialog terbuka akan menciptakan kesepahaman yang lebih baik, serta solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kita sudah seharusnya kedepan dapat menciptakan aturan yang memajukan industri perikanan, sambil menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kita,” tutup Prof Abdullah Puteh.

Prof Abdullah Puteh percaya bahwa solusi yang lebih tepat adalah memberikan keringanan pajak, subsidi, serta bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan. Dengan cara ini, nelayan akan dapat berfokus pada peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Dukungan seperti ini juga akan mendorong terciptanya hasil olahan yang lebih bervariatif dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

(Rel/dpd)

Views: 464
ShareSendShare
Previous Post

Inovasi Permen dari Gambir, Mahasiswa Unand Raih Medali Emas di ACE Competition 2023 Malaysia

Next Post

BAP DPD RI Laporkan Kinerja dalam Bentuk Digital

Next Post
BAP DPD RI Laporkan Kinerja dalam Bentuk Digital

BAP DPD RI Laporkan Kinerja dalam Bentuk Digital

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,479)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,899)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,307)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,772)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,735)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,751)

Berita Lainnya

Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

Minggu, 04/7/21 | 03:50 WIB
895

Leaflet pengumuman Rinaldi jadi Ketua Umum IKA FMIPA Unand. (Foto : Rinaldi) PADANG, AmanMakmur.com --Klaim Rinaldi menjadi Ketua Umum IKA FMIPA...

Komite II DPD RI Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Kurang Berpihak Terhadap Daerah

Komite II DPD RI Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Kurang Berpihak Terhadap Daerah

Selasa, 11/4/23 | 18:02 WIB
14

Komite II DPD RI gelar konferensi pers. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur --- Komite II DPD RI menilai kebijakan pemerintah...

Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Arah Kebijakan Negara

Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Arah Kebijakan Negara

Rabu, 16/11/22 | 16:28 WIB
4

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri KTT G20 di Bali. (Foto : dpd) BALI, AmanMakmur.com --- Ketua DPD...

Gelar Musrenbang, RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026 Mulai Disusun

Gelar Musrenbang, RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026 Mulai Disusun

Kamis, 06/5/21 | 12:43 WIB
15

PADANG, AmanMakmur.com ---Mengusung visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan" Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2021-2026...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.