JAKARTA, AmanMakmur —Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk berhati-hati dalam melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di beberapa daerah yang secara ekonomi sangat membutuhkan insentif fiskal dan subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
PT Pertamina (Persero) tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, pada empat wilayah di Indonesia yaitu Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika dengan harapan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.
“Pada prinsipnya kami menghargai dan mendukung upaya PT Pertamina dalam mendorong penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Subsidi BBM harus dipastikan benar-benar digunakan oleh masyarakat kelas menengah-bawah terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Senin (15/5/2023).
Namun, lanjut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, pembatasan pembelian Pertalite tersebut tidak lantas menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Terutama pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup intensif namun angka pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertalite menjadi BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Sehingga kami mewanti-wanti agar pembatasan pembelian Pertalite justru mengganggu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah”, tetas mantan aktivis KNPI itu.
Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi yang relatif intensif namun angka pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional seperti Bengkulu seharusnya bisa diberikan kuota BBM bersubsidi yang lebih. Kurangnya pasokan BBM bersubsidi telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di Bengkulu pada tahun sebelum.
“Kami berharap pemerintah melalui kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk meninjau kembali keputusan pembatasan pembelian Pertalite ini. Pemetaan wilayah yang dibatasi distribusi Pertalite harus didasarkan pada pertimbangan potensi ekonomi khususnya SDA di daerah terkait”, ungkap Sultan.
Daerah seperti Bengkulu, kata Sultan, memiliki potensi ekonomi pada sektor perkebunan dan periklanan berskala menengah yang intensif menerapkan mekanisasi dan teknologi tepat guna. Pemerintahan perlu mengidentifikasi secara cermat pemetaan potensi ekonomi sebelum memutuskan untuk membatasi pembelian Pertalite di daerah tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat perekonomian di Bengkulu pada triwulan pertama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,07 persen dibanding pada triwulan pertama tahun 2022.
Sementara Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y).
Sektor yang memberikan andil terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Bengkulu yakni sektor pertanian dan perikanan yang menyumbang angka 4,89 persen.
(Rel/dpd)
