PADANG, AmanMakmur.com —Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar Boiziardi AS bersilaturahmi dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) Dr Riki Saputra, Kamis (1/12/2022), di Kampus UM Sumbar Jl Pasir Kandang No 4, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Kota Padang.
Boiziardi yang didampingi Muhammad Najmi (Wakil Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah) dan Syamsurizal (Sekretaris Majelis Tabligh PWM Sumbar) itu, pada kesempatan tersebut sekalian mohon doa dan restu serta dukungan sehubungan dengan majunya ia menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sumbar pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Disampaikan Rektor Riki Saputra, UM Sumbar yang merupakan bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan tinggi, berkewajiban untuk mewujudkan keinginan bersama warga Muhammadiyah dengan menjadikan Boiziardi sebagai kader bangsa untuk berkiprah di DPD RI periode 2024-2029.
“UM Sumbar sangat berharap dengan jadinya kader Muhammadiyah Boiziardi sebagai anggota DPD RI nantinya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar, dan khususnya warga Muhammadiyah di tingkat nasional,” ujar Rektor Riki.
Sebagaimana diketahui UM Sumbar yang berdiri pada tanggal 18 November 1955 merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Sumbar, yang mana saat ini memiliki 11 fakultas dan program pascasarjana dengan 10 ribuan mahasiswa dan puluhan ribu alumni.
UM Sumbar memiliki kampus yang tersebar di 4 kota, yakni; pusatnya di Kota Padang, kemudian di Kota Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh.
Boiziardi berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Rektor UM Sumbar Riki Saputra, semoga apa yang menjadi harapan agar dirinya sebagai kader Muhammadiyah bisa menjadi salah satu anggota DPD RI untuk periode 2024-2029 dari dapil Provinsi Sumbar, diijabah oleh Allah Swt.
“Dukungan Rektor UM Sumbar ini sangat berarti dalam perjuangan menuju ke DPD RI. Potensi yang besar dari UM Sumbar secara politik harus dapat dikonkretkan untuk memperjuangkan aspirasi warga Muhammadiyah, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Direktur LBH Muhammadiyah Sumbar ini.
Apabila potensi tadi bisa disatupadukan, maka akan menjadi kekuatan besar yang bisa menentukan secara politik. Dan manakala kader-kader Muhammadiyah telah duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, maka aspirasi warga Muhammadiyah niscaya bisa tersalurkan dengan maksimal.
Untuk mengkonretkan langkah menuju DPD RI, saat ini Boiziardi sudah mempersiapkan dukungan masyarakat Sumbar sebanyak minimal 2000 orang dengan dilampirkan KTP-el. “Mudah-mudahan saat pendaftaran nanti ke KPU Sumbar, semua persyaratan sudah terpenuhi,” ucap Boiziardi optimis.
Dikatakan Boiziardi, DPD RI itu adalah representasi masyarakat atau rakyat di daerah pemilihan bukan partai politik, anggota DPD RI yang terpilih merupakan penyambung lidah masyarakat di daerah pemilihannya dengan keinginan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera.
(Ika)
