SULAWESI TENGGARA, AmanMakmur.com — Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma mendukung adanya usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton. Usulan DOB ini diterima Filep dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama para kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, Senin (14/11/2022).
Kehadiran senator Filep di Sulawesi Tenggara kali ini dalam rangka memenuhi undangan Gubernur Sultra terkait usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Buton. Dalam kesempatan itu, Filep mengapresiasi aspirasi dan usulan DOB Kepulauan Buton yang disampaikan kepada Komite I DPD RI.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan juga masyarakat Sulawesi Tenggara yang terus memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Buton. Memang kita tahu bersama saat ini moratorium tentang pemekaran daerah belum dicabut, dan pemekaran di Papua adalah pengecualian atau kekhususan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujar Filep.
LihatJuga
Terkait usulan pemekaran itu, Filep menilai calon DOB Provinsi Kepulauan Buton layak diusulkan dan dipertimbangkan lebih lanjut lantaran telah memenuhi syarat dan potensi-potensi yang ada di daerah ini pun mendukung untuk adanya pemekaran.
“Dari aspek administrasi maupun politik, calon DOB Provinsi Kepulauan Buton menurut hemat saya memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai DOB. Kita lihat aspek ekonomi Kepulauan Buton punya PAD yang sangat menjanjikan lantaran memiliki sumber daya alam yang melimpah,” katanya.
Lebih lanjut, senator Papua Barat ini menyampaikan bahwa Komite I DPD RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Komite I akan menyusun kerangka konsep untuk sekaligus mengakomodasi usulan pemekaran di daerah-daerah lain di luar Papua.
“Kami akan membahas usulan DOB Kepulauan Buton sekaligus agar ada konsep yang tepat terkait pembahasan sejumlah usulan pemekaran di daerah lain. Harapannya, konsep ini juga akan menjadi bagian yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan begitu, aspirasi pembentukan DOB yang hari ini marak diusulkan di daerah-daerah segera mendapat solusi yang tepat,” ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.
Menyikapi adanya usulan pemekaran di luar Papua, Filep memandang pemerintah perlu untuk memperhatikan prinsip keadilan kepada daerah lain yang menginginkan pemekaran. Namun hal itu juga tetap dilakukan dengan pembahasan yang mendalam dan kajian yang matang.
“Selaku senator, kami akan senantiasa bersama masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memperjuangkan aspirasi ini. Kita berharap pemerintah pusat dan DPR akan segera mencabut moratorium sehingga pembentukan DOB dapat terealisasi,” pungkasnya.
(Rel/dpd)
