DPRD Sumbar Paripurnakan LKPJ Gubernur

PADANG, AmanMakmur.com —Panitia khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2021. Banyak realisasi capaian program perurusan telah melampaui target, akan tetapi outcome atau manfaat yang dirasakan masyarakat belum sesuai target kinerja.

“Belum tergambar bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan standar pelayanan perurusan dan capaian realisasinya,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat rapat paripurna penetapan rekomendasi DPRD terhadap rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 dan penyerahan rekomendasi, Kamis (14/4)

Menurut Supardi, kurangnya inovasi dari masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja masing- masing urusan.

LihatJuga

Universitas Adzkia Semakin Go Internasional, 4 Dosennya Ikuti PKM pada UMKM Muslim di Thailand

Minggu, 26/4/26 | 08:54 WIB

27

Prof Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Amanat Konstitusi, Pemerintah Pusat Harus Menjalankan dengan Adil dan Selaras

Minggu, 26/4/26 | 00:12 WIB

6

DPD RI Sahkan RUU Bahasa Daerah: Momentum Lindungi Identitas Bangsa

Sabtu, 25/4/26 | 21:27 WIB

3

“OPD masih melaksanakan tugas secara biasa-biasa saja yang semestinya telah melaksanakan tugas secara luar biasa mengejar ketertinggalan daerah,” ujar Supardi

Lanjut Supardi, masih cukup banyak rekomendasi DPRD terhadap LKJP Kepala Daerah tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti.

“Tergambar dari banyaknya permasalahan sama terjadi kembali pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021,” ujar Supardi.

Dikatakan Supardi, hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD telah disusun panitia khusus, telah ditanggapi masing- masing fraksi-fraksi.

“Pendapat akhir fraksi cukup banyak tambahan dan masukan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. sesuai Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ditetapkan dengan keputusan DPRD dan ditindaklanjuti kepala daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Supardi.

Meskipun rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tidak dalam konteks menerima dan menolak kinerja kepala daerah, akan tetapi ada keharusan kepala daerah untuk menindaklanjuti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

“DPRD melalui alat kelengkapannya, juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujar Supardi.

Saat rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar dihadiri Wakil Gubernur Audy Joinaldy, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar.

(Rel/Nov)