PADANG, AmanMakmur.com —Pemerintah daerah harus menjalin kerjasama yang intens dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerahnya, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan berdasarkan kebutuhan yang ada.
BPS merupakan lembaga pengelola dan penyedia data yang sangat berguna bagi pengambil keputusan di daerah. Untuk itu, data BPS harusnya menjadi referensi bagi kepala daerah.
“Saya tidak pernah mendengar bupati / walikota berbicara mengenai pertumbuhan ekonominya. Hal ini karena bupati / walikota-nya tidak berteman dengan BPS-nya,” ujar H Leonardy Harmainy.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini berbicara hal tersebut pada acara Diskusi Bulanan yang diadakan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), dengan tema “Pelaksanaan UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Implementasi Satu Data Indonesia“, Rabu (16/3), di Hotel The ZHM Premiere, Padang.
Lanjut Leonardy, apalagi saat ini pemerintah menuju satu data Indonesia. “Dimana ada kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawab serta mudah diakses. Kemudian tidak tumpang tindih satu sama lain,” ujar mantan Ketua DPRD Sumbar ini.
Untuk membangun suatu daerah itu, lanjut Leonardy, haruslah berdasarkan data. Kalau tidak, maka hasilnya tidak akan maksimal.
Menurut Leonardy lagi, pemerintah daerah harus mengandeng BPS di dalam perencanaan pembangunannya.
“Bupati / walikota maupun gubernur, sebagai pengambil keputusan harus menjadikan BPS sebagai kawan,” tukasnya.
Daerah, sebut Leonardy lagi, perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk mengelola dan mengolah data yang telah disiapkan oleh BPS, serta mampu mengimplementasikan satu data Indonesia.
Diskusi yang dipandu Nofal Wiska (Ketua KI Sumbar) ini, turut menjadi narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Herum Fajarwati, yang hadir bersama dengan Statistasi Ahli Madya BPS Sumbar, Riza Ulfina.
(Ika)
