• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Kedelai Mahal dan Langka, LaNyalla Minta Pemerintah Respons Cepat

Rabu, 16/2/22 | 07:16 WIB
in Berita
0
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com —– Keluhan masyarakat terkait mahal dan langkanya kedelai ditanggapi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan para perajin tahu-tempe.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera menstabilkan harga kacang kedelai. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri, pemerintah harus hadir,” kata LaNyalla, Rabu (16/2).

LihatJuga

Raker DMI Ranting Kelurahan Surang Gadang Dibuka oleh Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan

Raker DMI Ranting Kelurahan Surang Gadang Dibuka oleh Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan

Minggu, 31/5/26 | 19:53 WIB
10
Pemkab Padang Pariaman Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK RI Provinsi Sumbar

Pemkab Padang Pariaman Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK RI Provinsi Sumbar

Sabtu, 30/5/26 | 22:05 WIB
6
Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Lantik dan Serahkan SK ASN

Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Lantik dan Serahkan SK ASN

Sabtu, 30/5/26 | 21:57 WIB
6

LaNyalla mengaku heran mengapa pemerintah mendiamkan harga kacang kedelai yang berlarut-larut terus melambung tinggi.

Padahal tren kenaikan sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 karena dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil.

“Akar permasalahan mahalnya harga kedelai ini sangat jelas. Pemerintah gagal mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal,” ujarnya.

Di sisi lain LaNyalla mempertanyakan mengapa Kementerian Pertanian tidak
membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional.

Sejauh ini seperti dijelaskan oleh Kemendag, kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor dari sejumlah negara. Hampir 90 persen pasokan kedelai berasal dari impor.

“Kok bisa begini, kita memiliki lahan yang luas, potensinya besar dalam
mengembangkan kedelai tetapi pemerintah tetap membeli dari negara lain. Seharusnya Kementan membuka keran produksi kedelai nasional melalui kebijakan dan program,” papar dia.

Diketahui produksi kedelai nasional pada tahun 2021 hanya berkisar 240 ribu ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2 juta ton kedelai segar.

LaNyalla berharap adanya sinergi antar kementerian dalam stabilisasi harga kedelai tersebut.

“Saya kira untuk stabilisasi harga komoditas pertanian memang memerlukan sinergi lintas kementrian. Harus dilakukan koordinasi dengan baik, cepat dan tepat. Selain itu pemerintah sebaiknya memastikan tingkat produksi kacang kedelai yang dibutuhkan secara nasional,” lanjutnya.

(Rel/dpd)

Post Views: 356
ShareSendShare
Previous Post

Akhir Februari, BPS Launching Padang Pariaman dalam Angka Tahun 2022

Next Post

Ambang Batas Calon Presiden Mengebiri Hak Politik Warga Negara

Next Post
Ambang Batas Calon Presiden Mengebiri Hak Politik Warga Negara

Ambang Batas Calon Presiden Mengebiri Hak Politik Warga Negara

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,205)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,398)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,042)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,686)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,667)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (7,986)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,080)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,522)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,451)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,522)

Berita Lainnya

Hak Tolak Wartawan: Kebebasan Pers atau Kepentingan Pribadi?

Hak Tolak Wartawan: Kebebasan Pers atau Kepentingan Pribadi?

Senin, 26/8/24 | 15:59 WIB
9

Ilustrasi Hak Tolak. (Foto : Dok) Oleh : Shabila Eka Wisra (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fisip Unand) HAK Tolak adalah hak...

Gubernur Sumbar Ajak Sukseskan AKIP Sumbar 2021

Gubernur Sumbar Ajak Sukseskan AKIP Sumbar 2021

Jumat, 26/11/21 | 03:11 WIB
13

Usai menerima KISB, Gubernur Mahyeldi menerima buka Sok Paten berisikan kumpulan bulir pikir warga WAG TOP100 dari Adrian Toaik, di...

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Apresiasi Presiden Jokowi Soal Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Apresiasi Presiden Jokowi Soal Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK

Senin, 17/5/21 | 14:47 WIB
22

JAKARTA, AmanMakmur.com ---Presiden Jokowi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam...

Unand Resmi Jadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Unand Resmi Jadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Jumat, 03/9/21 | 14:25 WIB
15

Prof Yuliandri, Rektor Unand. (Foto : Dok) PADANG, AmanMakmur.comĀ ---Usaha yang melewati proses panjang yang dilakukan bersungguh-sungguh akhirnya tidak mengkhianati hasil....

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.