• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Presidential Threshold Tak Relevan dengan Sistem Pemilu Serentak

Senin, 24/1/22 | 10:51 WIB
in Berita
0
Pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Dr Radian Salman, SH, LLM, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Mengapa Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihapus?’, yang diselenggarakan Asparagus. (Foto : dpd)

JAWA TIMUR, AmanMakmur.com — Presidential Threshold 20 persen yang diterapkan Indonesia saat ini, dinilai tidak relevan dengan pelaksanaan Pemilu serentak. Selain itu, Presidential Threshold membuat sistem Presidensial menjadi tidak sehat.

Penilaian itu disampaikan pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Dr Radian Salman, SH, LLM, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Mengapa Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihapus?’, yang diselenggarakan Asparagus, Senin (24/1), di Surabaya.

Radian yang juga menjabat Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Unair, menegaskan tidak ada ketentuan Presidential Threshold dalam UUD 1945. UUD 1945 tidak memerintahkan pengaturan mengenai PT dalam UU. Karena itu seharusnya PT bukan open legal policy pembentuk UU.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
7
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

Ia menambahkan, PT justru tidak relevan dengan penguatan sistem Presidensial. Tidak itu saja, PT juga mengakibatkan sistem presidensial yang tidak sehat.

“Penerapan PT, bertentangan dengan rights to candidacy dan pemenuhan hak memilih. Sebab, PT bertentangan dengan kesetaraan parpol dalam pemilu. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan jika PT tidak relevan dengan sistem pemilu serentak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 6A ayat (3), Threshold ditujukan untuk keterpilihan, bukan pencalonan.

“Pengaturan PT untuk pencalonan dalam UU adalah bagian dari persyaratan. Dan ketentuan persyaratan itu tidak diperintahkan oleh Pasal 6 ayat (5) UUD 1945,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, PT dalam hal pencalonan adalah yang bisa mencalonkan. Dalam PT 20 persen, pencalonan hanya bisa dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.

“Sedangkan dalam pendekatan penafsiran original intent pembentuk UUD, tidak ada pembahasan dan maksud menciptakan ambang batas pencalonan. Yang ada adalah parliamentary threshold dan ambang batas keterpilihan,” tegasnya.

Radian mempertegas jika UUD 1945 hanya mengatur ambang keterpilihan dan memerintahkan tata cara. Oleh sebab itu, PT itu bukan open legal policy.

“MK harus menguji kembali batasan open legal policy mengenai PT pengajuan, dengan alat uji yang dibuat MK mengenai open legal policy,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, PT tidak mutlak dengan penguatan sistem Presidensial. Justru, PT sistem Presidensial akan tumbuh menjadi tidak sehat.

“Presiden memang membutuhkan dukungan dari parlemen dalam sistem presidensial. Tetapi hal ini tidak dengan cara membuat ketentuan PT pengajuan yang menjebak pada lemahnya parlemen sebagai akibat koalisi dini dan Panjang yang dimulai dari pengajuan calon. PT tidak selalu relevan dengan penciptaan “governability”, justru lebih berbahaya pemerintahan yang lemah kontrolnya karena ketiadaan oposisi,” jelasnya.

Radian juga menerangkan konsep Ambang Batas dalam Pemilu. Menurutnya konsep ambang batas tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum.

“Konsep lainnya, ambang batas adalah syarat perolehan suara partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya (electoral threshold), juga dalam pembentukan fraksi di parlemen. Kemudian ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden (presidential threshold), serta ambang batas keterpilihan,” katanya.

(Rel/dpd)

Views: 338
ShareSendShare
Previous Post

Presidential Threshold 20 Persen Salah Satu Dampak Buruk Amandemen 1999-2002

Next Post

Asparagus Dukung Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

Next Post
Asparagus Dukung Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

Asparagus Dukung Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,479)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,899)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,307)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,772)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,735)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,752)

Berita Lainnya

LPPM Unand Beri Pelatihan Seni Rajut pada Sanggar Rangkiang Nagari Salayo Solok

LPPM Unand Beri Pelatihan Seni Rajut pada Sanggar Rangkiang Nagari Salayo Solok

Senin, 18/10/21 | 07:32 WIB
29

LPPM Unand memberikan pelatihan pembekalan seni rajut kepada Sanggar Rangkiang, Kenagarian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. (Foto : DPA) KABUPATEN...

Sosialisasi Empat Pilar, Nono Sampono Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pemilu 2024

Sosialisasi Empat Pilar, Nono Sampono Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pemilu 2024

Jumat, 19/1/24 | 21:59 WIB
8

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat acara sosialisasi Empat Pilar. (Foto : dpd) MALUKU, AmanMakmur ---Wakil Ketua DPD RI...

Fernando Sinaga Sampaikan Pandangan dan Pendapat DPD RI Soal Revisi UU Perkoperasian di Sidang Paripurna

Fernando Sinaga Sampaikan Pandangan dan Pendapat DPD RI Soal Revisi UU Perkoperasian di Sidang Paripurna

Jumat, 01/12/23 | 21:55 WIB
7

Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur--- Wakil Ketua...

Beny Saswin Nasrun Siap Bawa Aspirasi ke Sumbar

Beny Saswin Nasrun Siap Bawa Aspirasi ke Sumbar

Senin, 27/11/23 | 10:59 WIB
34

H Beny Saswin Nasrun, Caleg DPRD Sumbar Dapil Sumbar 2 (Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman) dari Partai Demokrat. (Foto :...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.