KALIMANTAN UTARA, AmanMakmur.com —Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan mandatory spending, yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sampai akhir tahun 2021 ini, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo di berbagai media massa pada medio Desember lalu, pemerintah telah salurkan Dana Desa sebesar Rp400,1 triliun sejak 2015.
Dana sebesar itu, menurut Jokowi, telah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan peningkatan kualitas hidup di desa.
Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga memberikan beberapa catatan terhadap penyaluran Dana Desa di Kaltara.
“Dari data yang kami miliki, Dana Desa di Kaltara sejak tahun 2018 sebesar Rp387,55 miliar, tahun 2019 Rp463,26 miliar, tahun 2020 Rp487,35 miliar, dan tahun 2021 ini sebesar Rp503,04 miliar.
Sehingga sejak 2018 Dana Desa di Kaltara yang tersalurkan mencapai Rp1,9 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, saya melihat Dana Desa di Kaltara belum memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan fisik dan peningkatan kualitas hidup di desa–desa di Kaltara”, tegas Wakil Ketua Komite I DPD RI ini, dalam keterangan persnya, Selasa (28/12).
Karena itu, Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini memberikan dua catatan penting terhadap penggunaan Dana Desa di Kaltara.
Catatan pertama, lanjut Fernando, tata kelola Dana Desa di Kaltara masih butuh perbaikan, hal tersebut terlihat dari masih ada 7 persen warga desa di Kaltara yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Pemprov dan pemkab harus tingkatkan lagi pembinaan dan pengawasan penyaluran Dana Desa agar tepat sasaran. Untuk benar–benar memastikan tepat sasaran, saya berharap pemprov, pemkab dan pemdes memiliki kesamaan data akurat penerima Dana Desa”, ujarnya.
Fernando melanjutkan, catatan kedua yaitu soal pentingnya perangkat aparatur pemerintah desa memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan desa, terutama soal transparansi dan akuntabilitas.
“Pak Jokowi sudah peringatkan hati–hati mengelola Dana Desa. Saya sebagai Pimpinan di Komite I DPD RI meminta Kemendagri menindaklanjuti peringatan dari Presiden, yaitu perkuat kapasitas aparatur pemerintah desa di bidang transparansi dan akuntabilitas anggaran”, ungkapnya.
Fernando menambahkan, dirinya juga meminta semua pihak di Kaltara termasuk aparat penegak hukum untuk menindak tegas jika ada kepala desa dan aparatur pemerintah desa yang terbukti melakukan korupsi Dana Desa.
“Aparat penegak hukum harus tegas, pemkab juga jangan menutup-nutupi kasus korupsi dana desa yang dilakukan kades dan pemdes. Hal ini penting agar ada efek jera bagi kades lainnya”, tutup Fernando.
(Rel/dpd)
