• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Provinsi Termiskin Didominasi Indonesia Timur, Filep Minta Terapkan Kebijakan Khusus

Selasa, 24/8/21 | 10:57 WIB
in Berita
0
Filep Wamafma, SH, MHum, Wakil Ketua I Komite I DPD RI. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com-–Sejumlah Kawasan Timur Indonesia masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Data BPS tersebut bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. Kawasan Indonesia Timur selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, SH, MHum selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dirinya berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.

“Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia Timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin dan terbelakang,” kata Filep.

LihatJuga

Pererat Silaturahmi, KBI Sumbar Gelar Latihan Bersama Gabungan ke 2

Pererat Silaturahmi, KBI Sumbar Gelar Latihan Bersama Gabungan ke 2

Rabu, 10/6/26 | 23:11 WIB
22
Prof Djohermansyah Djohan: Kebijakan MBG Perlu Dikembalikan pada Prinsip Efisiensi, Prioritas dan Otonomi Daerah

Prof Djohermansyah Djohan: Kebijakan MBG Perlu Dikembalikan pada Prinsip Efisiensi, Prioritas dan Otonomi Daerah

Rabu, 10/6/26 | 13:47 WIB
1
Konflik Perbatasan Memanas dengan Kabupaten Solok, Bupati Tanah Datar Datangi Kemendagri

Konflik Perbatasan Memanas dengan Kabupaten Solok, Bupati Tanah Datar Datangi Kemendagri

Senin, 08/6/26 | 21:43 WIB
6

“Saya jujur ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” kata senator Papua Barat ini.

Ia menyebut bahwa kebijakan untuk Kawasan Indonesia Timur harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin nampak di Indonesia.

Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

“Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” tutur Filep.

“Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” tuturnya.

Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI.

(Rel/dpd)

Post Views: 308
ShareSendShare
Previous Post

Di Webinar GPII, LaNyalla: Di Era Disrupsi, RI Harus Punya Road Map Ketahanan Ekonomi

Next Post

Fauzi Bahar: Gubernur Sumbar Mahyeldi Teledor Tandatangani Surat Minta Sumbangan

Next Post
Fauzi Bahar: Gubernur Sumbar Mahyeldi Teledor Tandatangani Surat Minta Sumbangan

Fauzi Bahar: Gubernur Sumbar Mahyeldi Teledor Tandatangani Surat Minta Sumbangan

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,210)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,403)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,044)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,689)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,670)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (7,991)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,083)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,525)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,461)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,527)

Berita Lainnya

Semua Lembaga Pakai Uang Rakyat itu Badan Publik dan Harus Terbuka

Semua Lembaga Pakai Uang Rakyat itu Badan Publik dan Harus Terbuka

Kamis, 31/3/22 | 08:44 WIB
35

Narasumber dalam diskusi keterbukaan informasi publik yang digelar Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang Panjang, di Mifan Padang...

Di Universitas Muslim Indonesia, LaNyalla Beberkan Kesamaan Prinsip Ekonomi Pancasila dengan Islam

Di Universitas Muslim Indonesia, LaNyalla Beberkan Kesamaan Prinsip Ekonomi Pancasila dengan Islam

Jumat, 15/9/23 | 13:37 WIB
19

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion (FGD) di depan civitas akademika...

ASN Harus Jadikan Disiplin sebagai Kebiasaan

ASN Harus Jadikan Disiplin sebagai Kebiasaan

Rabu, 19/5/21 | 00:57 WIB
8

PADANG, AmanMakmur.com ---Tingkat kehadiran Aparatir Sipil Negara (ASN) Pemko Padang di hari pertama kerja usai cuti Lebaran cukup memuaskan. Sebanyak...

Satu Warga Aceh Korban TPPO Kembali Dipulangkan dari Kamboja

Satu Warga Aceh Korban TPPO Kembali Dipulangkan dari Kamboja

Rabu, 12/3/25 | 10:03 WIB
5

Anggota DPD RI, Sudirman Haji Uma, SSos. (Foto : dpd) ACEH, AmanMakmur ---Setelah sehari lalu, seorang warga Aceh Timur korban...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.