• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

RDP dengan Menteri Nadiem, Senator Jihan Adukan Nasib Guru Non PNS yang Sulit Dapat Sertifikasi

Rabu, 16/6/21 | 07:26 WIB
in Berita
0
Komite III DPD RI menggelar rapat kerja atau Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com—Komite III DPD RI menggelar rapat kerja atau Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim, Selasa (15/6), secara virtual.

Dalam RDP ini, senator Lampung dr Jihan Nurlela mengadukan nasib tenaga pendidikan Non PNS. Jihan mengusulkan agar sertifikasi guru Non PNS dipermudah dan ada upah minimum bagi guru khususnya Non PNS.

Menurutnya, memperbaiki mutu pendidikan juga harus diiringi dengan kesejahteraan tenaga pendidik (guru). “Salah satu permasalahan yang terjadi dan menjadikan masalah lainnya muncul adalah belum ada kebijakan Upah Minimum Guru, Pak Menteri, sehingga gaji guru honorer sangat kecil dan tidak laik,” ujarnya.

LihatJuga

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kamis, 09/7/26 | 22:00 WIB
5
Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Kamis, 09/7/26 | 21:47 WIB
3
Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Kamis, 09/7/26 | 21:32 WIB
9

Upah minim, jam kerja yang padat setara bahkan melebihi guru PNS, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, membuat guru semakin susah. Gaji kecil yang tidak layak ini, menurutnya ditemui saat reses di lapangan, khususnya aspirasi dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) di Provinsi Lampung.

“Keluhan yang sering kami terima juga misalnya, guru Non PNS sulit mendapatkan sertifikasi, salah satu masalahnya adalah sulitnya mendapat NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai persyaratan mendaftar sertifikasi tenaga pendidik,” jelasnya.

Dalam RDP, senator dari Lampung ini juga bertanya kepada Nadiem, mengenai program Kampus Mengajar. Menurutnya anggaran untuk Kampus Mengajar bisa saja dialokasikan untuk guru honorer yang memang mengajar di daerah terpencil, atau terluar.

“Mengenai Kampus Mengajar, apakah program tersebut sudah mempertimbangkan persoalan anggarannya. Sudahkah proporsional jika dibandingakan dengan anggaran yang digelontorkan bagi guru honorer dan tenaga pendidik? Apakah tidak lebih bijak mengalokasikan sedikit lagi tambahan untuk para guru honorer terlebih untuk GTKHNK+35?” paparnya.

Terakhir, adik kandung Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim ini menanggapi mengenai Pelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah yang mulai diberlakukan.

“Saya sepakat bahwa PTM tetap harus dicoba untuk mengobati psikologis anak dan orang tua yang seperti bapak katakan mereka sudah banyak yang menjadi loss generation, banyak gejala yang sudah muncul atas ketiadaan pembelajaran secara langsung oleh guru terutama persoalan akhlak. Anak bangsa ini harus menjadi anak yang berbudi pekerti dan hal tersebut sulit didapat tanpa pembelajaran langsung dari para guru, sulit ya bukan tidak bisa, tapi memang sulit,” tutupnya.

(Rel/dpd)

Post Views: 293
ShareSendShare
Previous Post

Himbara Batalkan Potongan Cek Saldo, LaNyalla: Bank BUMN Harus Bikin Kebijakan Pro Rakyat

Next Post

Ketua DPD RI Apresiasi Polri Gagalkan Hampir 20 Ribu Kasus Peredaran Narkoba

Next Post
Ketua DPD RI Apresiasi Polri Gagalkan Hampir 20 Ribu Kasus Peredaran Narkoba

Ketua DPD RI Apresiasi Polri Gagalkan Hampir 20 Ribu Kasus Peredaran Narkoba

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,262)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,450)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,087)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,737)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,711)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,047)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,118)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,562)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,512)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,564)

Berita Lainnya

Solok Saiyo Sakato Serahkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir

Solok Saiyo Sakato Serahkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir

Jumat, 15/1/21 | 17:17 WIB
14

SOLOK, AmanMakmur.com ---Keluarga besar perantau Solok Raya yang tergabung dalam organisasi Solok Saiyo Sakato (S3) bantu korban banjir di Kabupaten...

WN Belanda Palsukan Identitas, Ketua DPD RI: Harus Diberi Sanksi Tegas

WN Belanda Palsukan Identitas, Ketua DPD RI: Harus Diberi Sanksi Tegas

Kamis, 08/4/21 | 09:39 WIB
17

JAKARTA, AmanMakmur.com ---Kasus pemalsuan identitas terjadi di Kota Ambon, Maluku. Seorang warna negara (WN) Belanda, berinisial GDFM, memalsukan data menjadi...

Berkat Gerak Cepat PUPR Dharmasraya, Jalan Bukit Lantak yang Putus Sudah Bisa Dilewati Kembali

Berkat Gerak Cepat PUPR Dharmasraya, Jalan Bukit Lantak yang Putus Sudah Bisa Dilewati Kembali

Selasa, 18/3/25 | 21:36 WIB
12

Dinas PUPR sedang memperbaiki jalan putus di Bukit Lantak. (Foto : Kominfo) DHARMASRAYA, AmanMakmur ---Menindaklanjuti instruksi Bupati Dharmasraya Annisa Suci...

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Jawa

Sabtu, 06/4/24 | 10:08 WIB
4

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana serahkan laporan ke pimpinan DPD RI saat Sidang Paripurna Ke-10. (Foto : dpd)...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.