KALIMANTAN UTARA, AmanMakmur.com —Harapan soal Tanjung Selor menjadi DOB datang dari Wagub Kaltara, Yansen Tipa Padan, saat rapat kerja bersama rombongan DPD RI di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (26/5/).
“Kami ingin terus melakukan pemekaran karena bisa dibayangkan walaupun penduduk Kaltara hanya 600 ribu jiwa, tapi kawasan ini luas sekali,” ujar Yansen.
Ada 5 calon DOB di Kaltara yang sedang didorong oleh Pemprov Kaltara; yaitu, Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apau Kayan.
LihatJuga
Secara khusus, Pemprov Kaltara berharap pemerintah cepat memberi lampu hijau terhadap pemekaran Kota Tanjung Selor, karena wilayah tersebut merupakan ibu kota provinsi.
“Ibu Kota Tanjung Selor status masih kecamatan. Jadi ibu kota Kaltara belum ada secara status quo. Maka melalui kunjungan ini, kami harap DPD RI bisa membantu mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pemekaran wilayah Tanjung Selor,” tuturnya.
Tanjung Selor merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan. Lokasinya sekitar 60-90 menit dari Kota Tarakan melalui jalur laut. Peningkatan status Tanjung Selor dinilai akan membantu Kaltara, yang berada di wilayah perbatasan.
“Kami harap moratorium pelaksanaan pemekaran DOB dipertimbangkan khusus untuk kawasan-kawasan ini. Seharusnya ibu kota provinsi tidak masuk dalam moratorium,” kata Yansen.
Yansen atas nama Pemprov Kaltara juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan LaNyalla yang datang bersama sejumlah senator, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, dan Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan).
Tiga senator daerah pemilihan (dapil) Kaltara turut mendampingi LaNyalla. Mereka adalah Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Wakil Ketua Komite I DPD). Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun ikut mendampingi rombongan senator.
LaNyalla memastikan siap menyalurkan aspirasi Pemprov Kaltara, termasuk soal pemekaran 5 DOB, khususnya Tanjung Selor. Ia menegaskan, saat ini DPD RI, melalui Komite I, sedang menginventarisir dan mendorong kepada pemerintah terhadap sejumlah daerah yang perlu dimekarkan.
Bahkan LaNyalla bersama tim DPD sudah bertemu dengan Wapres KH Ma’ruf Amin mengenai masalah DOB.
“Saya bersyukur saat menjejakkan kaki di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang lahir atas campur tangan DPD RI, saat proses pemekaran dari Kalimantan Timur. Saya berharap Provinsi Kalimantan Utara dapat cepat berkembang dan mampu meningkatkan rangking indeks kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten serta kota yang ada di provinsi ini,” papar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu memastikan DPD RI akan berjuang agar Tanjung Selor bisa naik status dari kecamatan menjadi kota. Ia menegaskan, infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi perhatian khusus.
“Kita sadari memang ada moratorium dan sudah ada 300-an daerah yang mendaftarkan DOB. Apalagi dananya juga tidak sedikit. Tapi saya kira DOB pada daerah yang menjadi ibukota provinsi harus diprioritaskan. Apalagi ini daerah perbatasan,” jelasnya.
LaNyalla pun menugaskan 4 anggota DPD dari Dapil Kaltara, termasuk Asni Hafid untuk mengawal persoalan DOB Tanjung Selor.
Senator Hasan Basri mengatakan dirinya dan 3 senator Kaltara siap berjuang agar Tanjung Selor bisa segera menjadi sebuah kota.
Hasan Basri pun menjelaskan mengapa perlunya DOB di Kaltara segera direalisasikan. Hal yang paling urgen adalah Kaltara membutuhkan infrastruktur memadai sebagai daerah perbatasan.
“Karena kita ini daerah perbatasan, mudah masuknya teroris-teroris. Riskan juga dengan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia karena kan orang-orang asing gampang masuk. Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina,” urainya.
Selain itu, pemekaran wilayah di Kaltara disebut dibutuhkan karena merupakan daerah utama penyangga Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu juga, agar tidak kalah dengan negara-negara tetangga.
“Negara tetangga sebelah itu mengkilat semua, di kita hutan semua. Kemudian alasan khusus lainnya adalah kita juga siap untuk menjadi lumbung pangan. Jadi ada kekhususan dalam pertimbangan moratorium,” tegasnya.
(Rel/dpd)
