JAKARTA, AmanMakmur.com—Saat rapat kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), BNI, BRI dan Jamkrindo, membahas pelaksanaan evaluasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina menyampaikan saran agar peraturan menteri dikembalikan seperti awalnya yakni ada 5 lembaga pengusul untuk penyaluran BPUM.
Alasannya agar terjadi ekosistem yang baik, yang saling kontrol dalam implementasi program, sehingga tujuan utama dari program ini diluncurkan dapat tercapai sesuai harapan.
“Pada dasarnya saya sangat mendukung BPUM ini untuk terus dilanjutkan. Namun yang sudah terjadi tentu ada monitoring evaluasinya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pada masa berikutnya, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM memastikan jika penyaluran BPUM 2021 ini bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima,” harap Nevi pada pemerintah.
Politisi PKS ini sangat menekankan pada evaluasi program BPUM untuk 1 juta pelaku usaha kecil dan mikro senilai Rp2,4 triliun yang telah diluncurkan pertama kali pada 24 Agustus 2020 lalu.
Dari evaluasi ini, masih banyak terjadi kendala di lapangan, sehingga ke depannya, mesti ada perbaikan yang signifikan demi efisiensi dan efektivitas dana negara membantu masyarakat.
Pada tahun 2021 ini, lanjut Nevi, ada penambahan anggaran Rp11,76 triliun dengan besaran bantuan langsung Rp1,2 juta. BPUM ini ditargetkan untuk 9,8 juta penerima pelaku usaha mikro yang belum menerima pada 2020.
“Saya mendukung bahwa calon penerima BPUM tahun 2021 diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kabupaten/kota. Sedangkan penyalurannya melalui Bank BUMN, Bank BUMD dan Kantor Pos yang ditentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujar Nevi.
Yang penting, lanjutnya, KemenkopUKM terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan lancar.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan, bahwa tantangan dalam penyaluran BPUM untuk pelaku usaha mikro adalah perkara data, sehingga perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa yang akan datang.
Basis data UMKM merupakan salah satu amanat dalam Undang Undang Cipta Kerja sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan bisa membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait UMKM agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Kami dari Fraksi PKS DPR RI mengusulkan penyaluran BPUM ini dikelola KemenkopUKM saja dengan institusi pengusul penyaluran BPUM lebih dari satu lembaga. Dengan banyak lembaga akan memperluas aspek transparansi sehingga meminimalisir penyelewengan,” imbuhnya.
Nevi berharap BPUM ini terus ada dan semakin membantu masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah meningkat taraf hidup dan kehidupannya.
(Rel/nzvoice)
