JAKARTA, AmanMakmur —Persoalan ketahanan pangan nasional kembali disorot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dan Perum BULOG di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu menyampaikan berbagai permasalahan tentang persediaan pasokan pangan di daerah.
“Penyaluran beras ke pasar berjalan lambat dan tidak merata, menyebabkan penumpukan stok di gudang sementara harga beras di sejumlah daerah tetap tinggi akibat ketidakseimbangan logistik dan distribusi,” kata Badikenita.
Senator asal Sumatera Utara tersebut juga membahas soal keterbatasan fasilitas penyimpanan dan logistik menghambat efektivitas distribusi. “Sementara kebijakan
intervensi pasar menimbulkan trade-off antara stabilisasi harga dan efisiensi operasional,” sambungnya.
Sementara itu Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Graal Taliawo mengeluhkan kurangnya gudang Bulog di Maluku Utara mempengaruhi cadangan pangan wilayah tersebut. “Karena suplai kami kerap terputus setiap musim ombak tinggi, untuk itu kami butuh gudang penyimpanan pangan di setiap kabupaten,” katanya.
Senator asal Bengkulu Elisa Ermasari ikut menyoroti mutu beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Banyak masyarakat mengeluhkan beras SPHP yang sudah kedaluwarsa dan berwarna kekuningan. Masyarakat akhirnya memilih beras non-SPHP yang walau lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik,” ucapnya.
Di sisi lain Wakil Ketua Komite II DPD RI, Laode Umar Bonte mempertanyakan maraknya temuan beras oplosan menggunakan karung BULOG. “Apakah karung BULOG ini diperjualbelikan atau ada mafia beras di dalamnya?” tanya Senator asal Sulawesi Tenggara ini.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan daerah, BULOG akan segera membangun gudang khususnya untuk daerah yang tidak dapat menghasilkan pangan mandiri.
“Presiden telah memberi arahan agar segera membangun gudang BULOG khususnya di wilayah timur termasuk di Maluku dan Maluku Utara untuk memperkuat ketahanan pangan daerah kepulauan,” ujarnya.
Rizal juga menepis tudingan bahwa beras SPHP yang dijual di pasaran tidak layak konsumsi. Menurutnya, kualitas beras sebenarnya masih bagus, hanya saja kemasannya masih menggunakan karung lama sehingga dianggap kadaluarsa. BULOG juga sudah membentuk Satgas Pengawasan Pangan yang bertugas melakukan sidak pasar rutin.
“Di lapangan, kamu menemukan oknum yang mencetak karung BULOG palsu dan menjualnya di e-commerce. Kasus itu sudah kami laporkan ke Bareskrim dan dengan adanya satgas, kami memastikan tidak ada kenaikan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi serta mencegah praktik penimbunan,” ungkapnya.
RDP Komite II dengan PT Agrinas Pangan Nusantara
Komite II DPD RI melanjutkan RDP dengan mengundang PT Agrinas Pangan Nusantara selaku BUMN yang membidangi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam rapat tersebut Komite II DPD RI mempertanyakan kerangka strategis perusahaan dalam proyek pembangunan lumbung pangan nasional.
“Kami ingin mengetahui bagaimana strategi dan progress perusahaan yang sudah berjalan dalam proyek pembangunan gerai fisik pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa/Kelurahan merah putih serta pengelolaan lumbung pangan nasional food estate di lahan seluas 425 hektare,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota menyampaikan, misi utamanya adalah peningkatan skala pertanian melalui pembangunan pertanian modern. “Kami berfokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani terutama petani milenial dan teknologi pertanian,” seru Joao.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung, Dharmansyah Husein turut memberikan apresiasi dan dukungan. “Kami mengapresiasi visi dan misi yang dipaparkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan siap memberikan dukungan demi kemajuan tani. Namun kami juga mengingatkan agar nantinya dalam tata kelola keuangan perusahaan senantiasa akuntabel dan transparan,” pungkasnya.
(R/dpd)
