Oleh: Irdam Imran
(Pengamat Sosial dan Politik)
GELOMBANG unjuk rasa yang kini menggema di pusat dan daerah bukan sekadar peristiwa politik. Ia adalah getaran nurani rakyat, jeritan hati yang sudah terlalu lama dipendam. Ketika hukum kehilangan wibawa, ketika aparat lebih sibuk menjaga penguasa daripada menjaga rakyat, dan ketika konstitusi diperlakukan hanya sebagai alat tawar-menawar, maka jalanan menjadi saksi bisu kejujuran rakyat.
Sejarah bangsa kita pernah mencatat: di tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk keluar dari kebuntuan politik. Tetapi dekrit itu juga menorehkan luka, karena membuka jalan panjang otoritarianisme. Kini, dalam situasi yang tak jauh berbeda, muncul lagi pertanyaan: apakah kita akan menanti dekrit presiden, ataukah kita punya keberanian untuk kembali ke jalan konstitusi yang murni dan jujur?
Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa demokrasi tanpa moral adalah panggung kosong. Amien Rais menegaskan bahwa reformasi sejati hanya lahir bila elite politik kembali pada amanah rakyat. Anies Baswedan sering mengingatkan, politik harus menjadi jalan perubahan, bukan sekadar perebutan kuasa. Dan Jalaluddin Rumi berpesan, “Kebenaran itu seperti matahari, ia tidak butuh bukti; cukup dibuka tabirnya, maka cahayanya akan tampak.”
Gelombang unjuk rasa adalah cahaya kebenaran yang menyingkap tabir kegelapan. Korban-korban yang jatuh di jalanan, seperti pengemudi ojek online yang digilas rantis, menjadi saksi betapa rezim ini abai pada derita rakyat kecil. Mereka adalah martir zaman ini, pengingat bahwa kekuasaan tanpa kasih sayang hanya melahirkan kebengisan.
Pilihan kita hanya dua:
Pertama, menunggu dekrit presiden yang bisa saja menjadi obat sementara, namun berisiko membuka babak baru otoritarianisme.
Atau, kedua, kembali ke konstitusi, jalan yang berat namun penuh keberkahan, sebab di situlah kedaulatan rakyat ditegakkan dan amanah ilahi dijalankan.
Sejarah kelak akan mencatat: apakah para pemimpin bangsa ini memilih jalan cahaya atau terjebak dalam lorong gelap kekuasaan. *)
