PADANG, AmanMakmur — Pendiri Utama Forum Dinamika Sumatera Barat (FDSB), Nof Hendra mendesak Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, jajaran Polres dan Polsek, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan walinagari se-Provinsi Sumbar untuk mengusut tuntas kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumbar.
Nof Hendra menegaskan, persoalan PETI di Sumbar sudah berada pada tahap kritis dan memerlukan tindakan tegas sampai tuntas, bukan sekadar penghentian sementara. Ia meminta pemerintah daerah hadir dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari yang selama ini bergantung pada aktivitas PETI, agar ada alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan.
Kepada aparat penegak hukum, Nof Hendra menekankan agar menindak tegas oknum dan pihak-pihak yang diduga sengaja melindungi aktivitas PETI serta membungkam suara media massa yang mengungkap kasus tersebut.
“Ingat, suara media adalah suara rakyat. Jangan sampai terkesan ada dugaan pembiaran aktivitas PETI oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” ujar Nof Hendra melalui keterangan persnya, Minggu (25/5/2026).
Secara terpisah, tokoh pengacara muda Minang yang berdomisili di Depok, Jawa Barat Andhika Yudha Perwira, SH, menyatakan dampak PETI sudah jelas merusak lingkungan, membahayakan keselamatan jiwa, dan mengancam kesehatan masyarakat.
“FDSB siap mengawal penuntasan kasus PETI ini sampai ke tingkat pusat seperti KLH, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain,” tegas Andhika.
Sebagai penutup, Nof Hendra memohon dukungan dan doa dari seluruh unsur masyarakat, perantau, insan pers, pengusaha, akademisi, praktisi hukum, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, TNI-POLRI, pemerintah daerah, dan semua pihak demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MUBES Forum Dinamika Sumatera Barat yang akan digelar di Kota Padang pada Sabtu, 12 September 2026.
“FDSB berdiri sebagai kolaborasi nyata dan mitra strategis antara masyarakat, anak nagari, bundo kanduang, para perantau, insan pers, pengusaha, akademisi, praktisi hukum, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, TNI-POLRI, pemerintah daerah, DPRD, dan semua pihak demi mewujudkan Sumbar yang lebih baik, maju, bermartabat serta bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas aktivis pecinta lingkungan dan pegiat media sosial Indonesia ini.
(R/NH)
