JAKARTA, AmanMakmur —Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Komite I, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa berbagai program strategis daerah harus menjadi fokus utama perjuangan DPD RI dalam kebijakan nasional.
Dalam rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/01/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat peran DPD RI dalam fungsi legislasi, pengawasan, serta tata kelola pemerintahan daerah itu, GKR Hemas menyampaikan harapan agar DPD RI dapat lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
“Program-program strategis seperti penguatan pemerintahan desa, kekhususan Pemerintahan Aceh, isu agraria, serta berbagai persoalan daerah lainnya diharapkan menjadi fokus utama perjuangan DPD RI ke depan,” jelas GKR Hemas.
Rapat koordinasi ini juga menyepakati empat strategi utama penguatan kelembagaan DPD RI, yakni peningkatan kinerja PPUU, perbaikan tata kelola internal DPD RI, dorongan revisi Undang-Undang MD3 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan DPD, serta penyusunan peraturan bersama antara DPD, DPR, dan MPR. Selain itu, diusulkan pula agenda pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas kebijakan strategis daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik menegaskan komitmen agar setiap masa sidang menghasilkan output konkret di bidang legislasi.
“Pada kesempatan tersebut Ketua PPUU menegaskan komitmen agar setiap masa sidang menghasilkan output konkret, termasuk pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, RUU Kepulauan, dan revisi UUD. RUU Kepulauan dan RUU BULD telah disampaikan kepada Presiden, sementara RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perubahan Iklim menjadi fokus pembahasan Komite I,” ujar Abdul Kholik.
Komite I juga menjadwalkan agenda pertemuan dengan asosiasi pemerintah daerah pada 27 Januari, rapat dengan kementerian terkait, serta pembahasan isu strategis Pilkada. Sementara itu, BULD akan membahas tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang direncanakan berlangsung pada akhir Januari mendatang.
Melalui rapat koordinasi ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar alat kelengkapan serta memastikan aspirasi daerah, termasuk pemerintahan desa, daerah kepulauan, agraria, dan kekhususan daerah seperti Aceh, menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.
(R/dpd)
