JAKARTA, AmanMakmur —Kementerian PU (Pekerjaan Umum) terus berkomitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita sebagai visi Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran Rakabuming.
Untuk itu Kementerian PU telah menyusun program Quick Wins pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Quick Wins untuk program utama Presiden Prabowo mencakup 2 hal. Pertama, mendukung ketahanan pangan. Kedua, mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui pembangunan dan renovasi sekolah/madrasah di berbagai pelosok tanah air.
Hal itu dikatakan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 di Auditorium Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).
“Dukungan ketahanan pangan melalui pembangunan dan peresmian bendungan/waduk, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke Papua Selatan, NTT dan lain-lain,” kata Menteri Dody.
“Untuk program wajib belajar 13 tahun, kami menargetkan pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 unit, mulai TK sampai SMA/SMK/SLB serta madrasah,” tambahnya.
Kementerian PU juga menyusun program Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis/K/L lainnya meliputi pembangunan. Di antaranya Giant Sea Wall/NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).
Kemuidan, Ibukota Nusantara (IKN), Konektivitas (jalan dan jembatan), Pasar Rakyat, Air Minum, Sanitasi/Air Limbah, Persampahan, Sarana Olahraga, Sarana Kesehatan, dan Penataan Kawasan (pariwisata, industri, area pengungsian).
Selanjutnya, dalam Pembukaan Rakorbangwil ini Menteri Dody menerangkan 3 strategi penyusunan program infrastruktur PU TA 2026.
Pertama, mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan mempedomani Asta Cita, termasuk fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah.
Kedua, mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat.
Ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional di bidang infrastruktur.
(Rel/pu)
