BENGKULU, AmanMakmur.com — Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan riset dan inovasi kemandirian pangan sebagai upaya memitigasi ancaman kelangkaan pangan dan energi akibat krisis ekonomi global dan krisis iklim.
Hal ini disampaikan Sultan saat melakukan kunjungan reses dan silaturahmi bersama Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Heryandi Roni, di Bengkulu pada Selasa (19/7/2022).
“Kelangkaan pangan dan energi akan menjadi isu aktual yang selalu menghantui kehidupan sosial ekonomi global kedepannya. Dan tema ketahanan pangan menjadi pembicaraan serius dalam pertemuan pemimpin-pemimpin negara G20 dan G7 saat ini”, ungkap Sultan di hadapan Bupati dan pimpinan SKPD dan Camat Benteng di aula Kantor Bupati Benteng.
Meskipun Pj Bupati ditugaskan secara khusus oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga kondusivitas daerah menjelang perhelatan Pemilu 2024, kata Sultan, namun waktu dua tahun cukup lama bagi seorang Pj Kepala Daerah untuk melakukan terobosan penting dalam pembangunan sektor riil dan ekonomi kreatif daerah yang terbilang cukup tertinggal ini, khususnya industri pertanian.
“Masih banyak isu penting seperti ketahanan pangan dan stunting yang harus menjadi perhatian Pj Bupati. Kami percaya bahwa Pj Bupati memiliki keinginan moral dan harapan yang sama untuk melakukan perbaikan dan pencapaian penting bagi masyarakat dan daerah ini”, ucap mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.
Menurutnya, dengan segala kelebihannya, Kabupaten Benteng berpeluang besar dijadikan kawasan penyangga pangan bagi Kota Bengkulu dan daerah di sekitarnya jika dikelola secara inovatif dengan pendekatan digital. Bahwa terdapat keterbatasan fiskal daerah dalam mengeksekusi program, tentu itu merupakan problem yang bersifat jamak terjadi di semua daerah dan lembaga di tengah pandemi Covid-19 yang lalu.
“Pada prinsipnya, pemda harus lebih efisien mengelola keuangan daerah yang serba terbatas ini. Sebagai daerah yang produktif menghasilkan komoditas strategis seperti sawit, Pemda Benteng tentunya berhak menuntut dukungan keuangan pusat yang lebih seperti Dana Bagi Hasil (DBH), tapi kami ingin tantangan ini harus dimaknai sebagai peluang untuk meningkatkan PAD dengan agenda pembangunan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan”, tutupnya.
(Rel/dpd)
