JAWA TENGAH, AmanMakmur.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bertemu aktivis pergerakan senior di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4).
Pertemuan berlangsung di kediaman tokoh senior Mega Bintang, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu. Pertemuan berlangsung begitu hangat. Pasalnya, LaNyalla dan Mudrick merupakan sahabat lama. Keduanya pun terlibat dalam perbincangan santai, namun serius membahas situasi kebangsaan terkini.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Sedangkan Mudrick Setiawan Malkan Sangidu didampingi sejumlah aktivis di antaranya Tresno Subagyo (Sekretaris Mega Bintang), Sutoyo Abadi (Sekretaris KAMI Lintas Provinsi), Syukri Fadholi (FUI DIY) dan Rus Utaryono yang merupakan aktivis pergerakan asal Sragen.
Para aktivis tersebut banyak bertanya mengenai situasi dan kondisi nasional kekinian dan sikap politik DPD RI. Di antara isu yang mengemuka adalah perpanjangan jabatan Presiden menjadi tiga periode.
“Kami prihatin dengan hal tersebut. Kami sendiri berharap Pak LaNyalla tetap konsisten sesuai pernyataannya bahwa DPD RI akan menjadi palang pintu bagi terbukanya ruang jabatan Presiden tiga periode,” kata Mudrick.
Menurut Mudrick, arah perjalanan bangsa ini sudah tak lagi sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pun halnya dengan Pancasila sebagai dasar Negara, sudah jauh melenceng ditinggalkan. “Saya menilai laju pemerintahan saat ini sudah tak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pancasila pun sudah ditinggalkan. Harus ada perubahan mendasar di negeri ini. People power adalah solusinya,” tegas Mudrick.
Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, Sutoyo Abadi, juga menyayangkan tindakan lambat pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat seperti minyak goreng.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kegagalan pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan mendasar di kalangan masyarakat.
“Bagaimana mungkin pemerintah bisa lalai dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat seperti minyak goreng. Saya kira, dalam hal ini pemerintah kalah dari kartel minyak goreng,” tegas Sutoyo.
Ia sependapat dengan pernyataan Mudrick bahwa bangsa ini sudah jauh meninggalkan pondasi dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. “Saya setuju dalam konteks mengembalikan arah perjalanan bangsa ini dengan jalan people power,” ucapnya.
Sedangkan aktivis FUI Yogyakarta, Syukri Fadholi, menyorot kenaikan BBM jenis Pertamax dan kelangkaan Solar. Menurutnya, hal tersebut akan berdampak luas pada naiknya kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti politik oligarki yang begitu kuat mencengkram Republik ini.
“Di tengah situasi ekonomi yang belum membaik, kenaikan ini melukai hati rakyat. Saya berharap Pak LaNyalla mendorong perbaikan bangsa ini agar jangan sampai tergadaikan dan dikuasai oleh para oligarki,” ujar Syukri.
Menurut Syukri, situasi saat ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada yang mengkritisi pemerintah untuk kembali ke arah dan tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengupas satu-satu pandangan para aktivis senior tersebut. LaNyalla meredam hasrat politik para aktivis tersebut yang menginginkan terjadinya people power. Menurutnya, kritik harus dibangun atas dasar kecintaan terhadap bangsa ini yang orientasinya adalah kepentingan rakyat.
“Jangan sampai sebagai anak bangsa kita berbenturan satu sama lain. Boleh saja melakukan aksi demonstrasi, karena itu diatur oleh Undang-Undang. Namun, sedapat mungkin hindari benturan dan jangan sampai terpancing, kita sebagai bangsa dipecah belah,” imbau LaNyalla.
Soal wacana tiga periode jabatan Presiden, Senator asal Jawa Timur itu dengan tegas menolaknya. “Sedari awal, kami di DPD RI solid menolak wacana jabatan Presiden tiga periode. Saya tegaskan kembali bahwa DPD RI siap menjadi palang pintu agar wacana itu tak terwujud. Saya mohon dukungan bapak-bapak sekalian,” kata LaNyalla.
Mengenai minyak goreng yang langka di pasaran, LaNyalla menegaskan DPD RI telah memanggil Menteri Perdagangan untuk dimintai pertanggungjawabannya.
LaNyalla pun telah meminta Presiden Jokowi turun tangan mengambil alih kebijakan terkait minyak goreng ini, agar masyarakat tak resah, terlebih kita sudah memasuki bulan suci Ramadan.
“Mendag kepada kami berjanji akan mengatasi persoalan ini. Kami akan tagih janji Mendag tersebut. Saya juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah strategis dan taktis mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran,” ujarnya.
Sedangkan mengenai kenaikan harga Pertamax dan langkanya Solar di pasaran, LaNyalla menyayangkan hal tersebut terjadi. Menurut LaNyalla, akar masalah dari kelangkaan bahan bakar jenis Solar Subsidi di Indonesia karena BPH Migas keliru menetapkan kuota.
Menurut LaNyalla, BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan, tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022.
“BPH Migas malah menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021. Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022,” tandasnya.
Sebagai misal kuota solar subsidi untuk Jawa Timur. Pada tahun 2021 Jawa Timur mendapat kuota sebesar 2.352.388 kilo liter. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 2.281.581 kilo liter.
“Saya tidak tahu, mengapa kuota Solar subsidi malah diturunkan di saat pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tidak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap,” imbuhnya.
Untuk itu, LaNyalla telah meminta Komite II DPD RI untuk memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan apa mereka menetapkan kuota Solar subdisi tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021.
Soal spekulasi adanya kebocoran Solar subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional Solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2 persen. Sisanya 98 persen tersalurkan ke SPBU.
Menurut Nicke, terdapat kenaikan permintaan 10% karena meningkatnya aktivitas logistik. Namun, kuota solar lebih rendah 5% dibanding tahun 2021. Nicke mengatakan, tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter.
(Rel/dpd)
