Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). (Foto : dpd)
JAKARTA, AmanMakmur.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Rapat Pimpinan Nasional
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Kamis (31/3).
Hadir Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Bulog Budi Waseso, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga Perwakilan Pengurus Provinsi IKAPPI se-Indonesia.
Dalam Rapimnas dengan tema ‘Memperkuat Eksistensi Pasar Tradisional Menghadapi Ramadan 2022‘, LaNyalla mempertanyakan masalah mafia komoditas yang sempat disampaikan Menteri Perdagangan.
“Mafia komoditas ini sebenarnya memang ada. Dan Menteri Perdagangan sudah mengakui itu. Bahkan sudah mengatakan akan mengumumkan pelaku dan tersangkanya. Walaupun entah mengapa, tiba-tiba pernyataan itu seperti hilang dan sampai hari ini kita tidak mendengar kelanjutannya,” tukas LaNyalla.
Dikatakannya, kenaikan bahan pokok, apalagi yang berasal dari impor, tidak sepenuhnya disebabkan mekanisme demand and supply. Tetapi ada faktor para pemburu keuntungan dan pemburu rente. Seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi. Juga komoditas non-impor, seperti telur ayam, daging ayam, cabe rawit dan minyak goreng.
“Makanya saat Senin, 21 Maret lalu, saya diundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, dalam diskusi ‘Antisipasi Kenaikan Bahan Pokok Penting Jelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriyah’ saya katakan bahwa saya berharap Bulog bisa menjelma menjadi Indonesia Trade Company, yang mengambil alih peran para importir pemburu rente tersebut,” paparnya.
Dengan posisi itu Bulog bisa melakukan kontrak hedging di pasar future komoditas pangan sehingga Indonesia terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia. Sekaligus bisa menghapus pemain-pemain rente impor dan uang fee yang mengalir ke elit kekuasaan.
“Tetapi tentu Bulog harus diberi peran sebagai perusahaan negara yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk melaksanakan itu. Bukan malah sebaliknya, diminta menyerap produk dalam negeri, tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor privat yang harus menghasilkan deviden,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla berharap Rapimnas menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang bermanfaat nyata bagi para pedagang pasar di Indonesia. Apalagi Rapimnas banyak dihadiri para pembuat kebijakan, seperti beberapa Menteri, pejabat Kementerian, Badan Pangan Nasional dan Bulog.
Dia meminta semua distorsi dan hambatan, baik di sektor produsen, distribusi, re-seller hingga agen, dapat disampaikan langsung kepada para pemegang kebijakan yang hadir.
“Silahkan sampaikan kesulitan yang dialami para pedagang pasar tradisional. Terutama proses untuk mengakses sejumlah komoditas penting bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah minyak goreng curah. Juga soal praktek penyimpangan di lapangan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga tidak semua instruksi pemerintah dapat berjalan,” ucap dia.
“Kami DPD RI memastikan tetap melakukan pengawasan dan menyampaikan kepentingan para pedagang pasar tradisional untuk mendapat atensi dari para pembuat kebijakan. Karena kami sebagai bagian dari legislatif yang mewakili seluruh stakeholder di daerah yang memiliki tugas pengawasan,” sambungnya.
LaNyalla juga berterima kasih karena dirinya didaulat menjadi Duta Pasar Tradisional, dengan tugas utama melakukan Kampanye untuk menggaungkan kembali Gerakan Belanja ke Pasar Tradisional.
Sebagai bagian dari dukungan kepada pedagang pasar tradisional dan dukungan terhadap eksistensi pasar tradisional, LaNyalla berharap seluruh stakeholder pemegang kebijakan harus satu langkah. Terutama untuk mempercepat akses digitalisasi produk di pasar tradisional.
“Para pedagang pasar harus mendapat akses untuk bisa mengikuti pergerakan pasar dan mengetahui tren. Digitalisasi menjadi upaya transformasi yang signifikan bagi pedagang yang sampai saat ini masih banyak bergantung pada sistem manual maupun konvensional,” ujarnya.
Kemampuan pedagang pasar dalam mengelola stok barang yang tersedia dan pencatatan juga harus ditingkatkan. Menurut Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu, urusan stok barang merupakan hal yang krusial dalam bisnis, terutama ketika sebuah bisnis sudah mulai berkembang.
Selain itu, kemampuan untuk mengorganisir pembukuan keuangan
usaha secara baik, juga sangat penting bagi pedagang pasar. Khususnya mereka yang masih dalam skala mikro dan kecil.
“Sedangkan para pengelola pasar tradisional, sudah saatnya juga membangun profil di media sosial. Sehingga bisa terjadi interaksi dengan konsumen sebagai bagian dari strategi pemasaran,” tuturnya.
(Rel/dpd)
