RIAU, AmanMakmur.com —Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) kembali menghadirkan bukti surat pada persidangan Gugatan Lingkungan Hidup LPPHI yang berlangsung Senin (7/2), di Ruang Sidang Prof R Soebekti SH, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau.
Menurut Ketua Tim Hukum LPPHI, Josua Hutauruk, SH, bukti yang dihadirkan kali ini antara lain surat Menteri Pertambangan dan Energi kepada Pimpinan PT Caltex Pacific Indonesia Nomor 304/0115/SJ.R/1993 tanggal 23 Januari 1993 perihal persetujuan SEL kegiatan eksploitasi Migas Wilayah Bekasap-Rokan Provinsi Riau, beserta lampirannya berupa Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) kegiatan eksploitasi Migas Wilayah Bekasap-Rokan Provinsi Riau.
“Bukti ini membuktikan atau menerangkan bahwa yang intinya berdasarkan studi tahun 1993 tersebut, telah terbukti PT CPI dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sejak lama dan telah menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, antara lain terganggunya flora dan fauna dan menurunnya kualitas air,” ungkap Josua.
Masih dalam surat tersebut, untuk menangani dampak lingkungan tersebut, harus dilakukan hal-hal antara lain mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, penyempurnaan fasilitas pengolahan limbah cair mempunyai temperatur lebih dari 45 derjat celsius, membuang limbah gas melalui flare steak, dan merencanakan pemanfaatan limbah cair hasil pemisahan fluida untuk keperluan enhanced oil recovery (EOR).
“Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak pernah dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan penggantian kerugian lingkungan hidup,” lanjut Josua.
Sementara itu, sidang yang dimulai sekitar pukul 16.56 WIB, diawali dengan penyerahan bundel bukti surat serta pemeriksaan alat bukti surat oleh Majelis Hakim. Kuasa hukum para tergugat terlihat juga menyaksikan pemeriksaan bukti surat oleh majelis hakim.
Sidang ditutup sekitar pukul 17.15 WIB dan akan dilanjutkan pada Selasa (15/2) pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan bukti surat.
Mengenai Perkara Gugatan Lingkungan Hidup ini, tercatat disidangkan di PN Pekanbaru dengan Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr. Gugatan terdaftar pada 6 Juli 2021.
Sidang dipimpin Hakim Ketua DR Dahlan, SH, MH, dan dua hakim anggota Tommy Manik, SH, dan Zefri Mayeldo Harahap, SH, MH, serta Panitera Solviati, SH.
Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) merupakan lembaga Penggugat perkara ini.
LPPHI menurunkan lima Kuasa Hukum dalam gugatan itu. Kelimanya yakni Josua Hutauruk, SH, Tommy Freddy Manungkalit, SH, Supriadi Bone, SH, CLA, Muhammad Amin; SH, dan Perianto Agus Pardosi, SH. Kelimanya tergabung dalam Tim Hukum LPPHI.
Sementara itu, PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau merupakan para Tergugat dalam perkara ini.
(Rel/Syf)
