JAWA TIMUR, AmanMakmur —– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan negara di Jawa Timur yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi akhir Agustus.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bangunan yang terdampak aksi unjuk rasa diperbaiki segera.
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Instruksi presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat, atau perlu rekonstruksi,” ujar Menteri Dody, melalui keterangan pers, Senin (15/9/2025).
Bangunan terdampak antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, DPRD Kota Kediri, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, UPT Perlindungan Konsumen, serta Samsat Kabupaten Kediri. Kerusakan berat tercatat pada DPRD Kabupaten Kediri, Gedung Utama DPRD Kota Kediri, dan Samsat Kabupaten Kediri yang membutuhkan rekonstruksi penuh.
“Hari ini kita melihat dampak aksi di Kediri. Kementerian PU akan mensupport perbaikan fasilitas umum terdampak. Saya sudah arahkan BPBPK untuk dikerjakan secepatnya agar Bupati, Walikota, dan DPRD bisa bekerja maksimal melayani masyarakat,” kata Menteri Dody.
“Sebagian mesti kita robohkan dan bangun ulang dari nol. Kalau masih bisa direhabilitasi, kita perbaiki, tapi kalau tidak bisa, maka kita targetkan dibangun ulang dengan cara tercepat, efektif, dan efisien,” tambah Dody.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan menyebut gedung DPRD Kabupaten Kediri kemungkinan besar akan diratakan karena rusak parah. “Setelah penghapusan aset, baru akan ada pembangunan baru. Kami akan diskusikan dengan DPRD, supaya dapat dibangun dari nol dengan desain sesuai struktur lama,” ujarnya.
Untuk DPRD Kota Kediri, Menteri Dody menegaskan gedung utama harus dirobohkan. Namun, ada permohonan pemindahan lokasi dari DPRD dan Wali Kota Kediri. “Jika pindah lokasi harus izin ke Kementerian Keuangan. Jadi untuk saat ini, proses rehabilitasi akan kita tunda sampai ada keputusan final,” jelasnya.
Rehabilitasi akan dimulai September 2025 dengan kajian teknis dan PBJ fisik. Penghapusan aset, perencanaan detail, serta konstruksi ditargetkan awal-pertengahan 2026, agar fasilitas publik kembali berfungsi pertengahan tahun.
Kementerian PU memastikan pemulihan tidak hanya fisik bangunan, tetapi juga peningkatan standar keamanan dan kualitas agar pelayanan publik lebih optimal ke depan.
(R/pu)
