JAKARTA, AmanMakmur —– Kementerian PU (Pekerjaan Umum) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (11/9/2025), di Gedung DPR RI Jakarta.
RDP ini membahas pendalaman Rencana Kerja Kementerian PU untuk 2026, termasuk program prioritas dan penyelarasan dengan masukan Komisi V DPR RI.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya forum ini sebagai bagian dari proses pembahasan anggaran dan meminta Kementerian PU menyesuaikan program sesuai arahan DPR.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menegaskan komitmen kementerian untuk memperkuat fungsi kelembagaan, mendukung pembangunan infrastruktur, serta memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Transformasi layanan publik menjadi fokus, termasuk penerapan aplikasi Sahabat PU, penguatan Portal Perizinan yang terintegrasi OSS, pengelolaan Big Open Data, digitalisasi layanan keuangan dan tata naskah dinas, serta penyediaan fasilitas publik berbasis digital dan pengelolaan aset dengan sistem barcode dan geotagging.
Sekjen Wida menambahkan Kementerian PU juga akan memperkuat kerja sama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Program tahun 2026 tidak hanya menitikberatkan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan internal agar layanan publik lebih transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap Kementerian PU dapat menindaklanjuti hasil RDP dengan cermat, cepat, dan tepat, sehingga seluruh program kementerian dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
(R/pu)
