JAKARTA, AmanMakmur –—Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Lantai 2, DPD RI, Senin (17/2/2025).
Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja pembiayaan pembangunan oleh PT. SMI tahun 2024 serta rencana program kerja perusahaan pada tahun 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, dihadiri anggota Komite IV DPD RI. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansyah, serta jajaran direksi lainnya.
Komite IV DPD RI menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur. Salah satunya adalah minimnya kapasitas teknis dan manajerial di pemerintah daerah dalam menyusun proyek yang layak.
Selain itu, alokasi pembiayaan dinilai masih lebih banyak terserap di daerah maju, sementara daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mengalami keterbatasan dalam mengakses pendanaan.
Komite IV DPD RI mengapresiasi langkah PT SMI dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional dan daerah, namun meminta agar pembiayaan lebih berorientasi pada pemerataan. “Kami mendorong PT. SMI untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke daerah-daerah yang masih tertinggal, termasuk dengan memberikan pendampingan bagi pemda dalam menyusun studi kelayakan proyek,” ujar Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi.
Dalam paparannya, PT SMI menegaskan komitmennya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI untuk terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2024, PT SMI telah berhasil merealisasikan pembiayaan infrastruktur dengan nilai total yang melampaui target, termasuk pembiayaan bagi proyek strategis nasional dan daerah 3T.
Selain itu, dalam pemaparannya, PT SMI menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dengan total komitmen mencapai Rp148,89 triliun. Pembiayaan tersebut mencakup sektor transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan infrastruktur sosial, dengan prioritas pada proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi dan sosial tinggi.
Selain itu, PT SMI juga berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai Development Financial Institution (DFI) guna mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
Saat diskusi, Komite IV DPD RI mendorong PT SMI untuk memperluas cakupan pinjaman ke daerah 3T dengan menyediakan dana pendampingan bagi daerah yang kesulitan memenuhi syarat awal pembiayaan.
Selain itu, DPD RI menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis bagi pemerintah daerah melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang lebih intensif.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Komite IV DPD RI meminta PT SMI untuk mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator pembangunan daerah serta menerbitkan laporan berkala terkait alokasi dana dan progres proyek yang didanai.
Selain itu, sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga penegak hukum juga diharapkan dapat diperkuat guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana pembiayaan.
PT SMI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Dengan strategi yang telah dirancang untuk tahun 2025, PT SMI berharap dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi daerah yang masih tertinggal, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang didanai.
Komite IV DPD RI mengapresiasi pencapaian PT SMI sepanjang tahun 2024 dan memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan ke depan, termasuk perluasan pembiayaan ke daerah 3T, peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah, serta penguatan sistem evaluasi dan akuntabilitas.
Komite IV DPD RI berharap agar kerja sama antara PT SMI dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara PT SMI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat segera terwujud di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun beberapa masukan anggota Komite IV DPD RI dan poin penting yang disepakati dalam rapat ini antara lain:
Menyusun strategi khusus untuk memperluas cakupan pinjaman dan penguatan pembiayaan bagi daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) yakni dengan meningkatkan porsi pembiayaan bagi proyek infrastruktur di daerah 3T serta menyediakan dana pendampingan dengan memfasilitasi pembiayaan awal bagi daerah yang kesulitan menyediakan dana pendamping untuk proyek infrastruktur.
Memberikan pendampingan teknis bagi Pemerintah Daerah dan memperbanyak program pelatihan manajerial bagi pejabat daerah agar mereka lebih memahami mekanisme pembiayaan dan pengelolaan proyek.
Mendorong diversifikasi produk pembiayaan melalui pengembangan skema pembiayaan berbasis hasil (output-based financing) dan pembiayaan berbasis syariah agar lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal serta menyusun skema insentif untuk diberikan bagi daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam merancang proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
Memastikan pembiayaan lebih banyak dialokasikan untuk infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik di daerah terpencil serta fokus pada infrastruktur sosial dengan meningkatkan investasi di sektor kesehatan dan pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mendorong skema pembiayaan kreatif seperti Public-Private Partnership (PPP/KPBU) serta memperluas keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam proyek infrastruktur daerah.
(Rel/dpd)
