Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
ADA kabar baik disampaikan Asmadi Basir, SIP, Tenaga Ahli, anggota DPR RI, John Kenedy Azis, SH, MH (JKA). Bahwa, Ratusan Miliar dana, telah diperjuangkan dan disalurkan JKA, untuk berbagai kegiatan pembangunan sarana fisik dan non fisik untuk Kabupaten Padang Pariaman selama dua periode menjadi anggota DPR RI, 2014-2024.
Dimulai dari, ketika JKA duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, telah disalurkan dana dari Rp60 M sampai Rp100 Miliar ke kas daerah Pemkab Padang Pariaman untuk berbagai pembangunan infrasturktur di Padang Pariaman, meliputi perbaikan jalan dari Simpang Lapau Camin terus ke Simpang Palak Tabu, Kecamatan Sungai Geringging, menuju Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dan Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur dengan besaran dana mencapai Rp90 Miliar.
Baca Juga
Kegiatan pada tahun yang sama juga meliputi, pembangunan jalan dan jembatan Cimpago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan jembatan Kampuang Galapuang Kecamatan Ulakan Tapakis. Juga, dilakukan peningkatan jalan aspal (hotmix) dari Pilubang-Tabek (Ketapiang)- Rimbo Karambia hingga Batang Gadang (Tapakih).
Sejalan dengan itu, juga JKA berinisiatif dengan dukungan anggota DPR RI Fraksi PKS yang berada di Komisi IV, membangun kembali pasar Sungai Geringging yang terbakar.
Ketika, JKA berada di Komisi IX DPR RI, membantu melengkapi sarana dan prasarana RSUD Parik Malintang dengan nilai mata anggaran sebesar Rp15 Miliar.
“Dan yang paling signifikan, adalah memperjuangan ribuan bidan desa honorer di Indonesia menjadi PNS. Dan, untuk Padang Pariaman jumlahnya tercatat ratusan orang. Mereka patut diperjuangkan, karena tanggungjawabnya yang besar namun tak sesuai dengan status dan gajinya. JKA berjuang, guna mewujudkan kehidupan yang sehat di nagari,” ungkap Asmadi Basir yang sehari-hari juga Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman.
Selanjutnya, dijelaskan Asmadi, ketika berada di Komisi VIII DPR RI, bermitra dengan Kementerian Agama, JKA telah mendukung sepenuhnya pembangunan Embarkasi Haji, di Kecamatan Batang Anai dengan total dana Rp400 Miliar.
Asrama/embarkasi haji itu, untuk menampung ribuan jemaah, dilengkapi berbagai fasilitas penginapan, dan masjid. Pembangunanya menyerap tenaga kerja, dan kelak, juga akan berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masih dalam bidang keagamaan, JKA telah menyalurkan pula, bantuan untuk renovasi dan bangunan serta bantuan operasional untuk Masjid, Mushala, Surau, Ponpes, TPA, Madrasah Negeri dan Swasta, Yayasan hampir di seluruh Kabupaten Padang Pariaman.
Sasarannya, untuk kenyamanan umat Islam beribadah, serta meningkatkan mutu pendidikan.
Selain itu, JKA juga telah menyalurkan program kemaslahatan umat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), JKA membantu sejumlah mobil Ambulace untuk di operasionalkan secara swadaya oleh masyarakat di Padang Pariaman.
Kendaraan tersebut diserahkan untuk masyarakat nagari Batu Gadang, Koto Bangko Sungai Sirah Kecamatan Sungai Geringging, serta untuk Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris.
Masih dalam posisi anggota DPR RI, mewakili Dapil Sumbar II, JKA juga telah menyalurkan puluhan ribu paket sembako untuk mssyarakat Padang Pariaman seiring dengan Pandemi covid 19.
Diserahkan kepada keluarga yang kurang mampu di seluruh Padang Pariaman. Dan, Inshaa Allah, menjelang akhir jabatan JKA di DPR RI, akan direalisasikan kembali bantuan paket sembako untuk masyarakat sebanyak 12.665 paket dengan total nilai Rp1,9 Miliar.
Ada juga bantuan paket sembako yang disalurkan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk msyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Padang Pariaman, di masa Pandemi disalurkan JKA, ribuan paket telah direalisasikan. Sejalan dengan itu, puluhan masjid dan rumah ibadah juga disalurkan sapi qurban.
Dalam program kepedulian lain, JKA juga menyiapkan Kita Jaga Usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menemgah, bantuan bersifat stimulan itu, masing-masing Rp1 juta untuk 250 pelaku usaha.
Sejalan dengan itu, ada juga beasiswa pendidikan, untuk keluarga kurang mampu, tapi anaknya berprestasi masing-masing menerima Rp1 juta, untuk 250 pelajar.
Dalam program kemitraan dengan Kementerian Sosial, JKA sebagai anggota Komisi VIII telah meluncurkan kegiatan renovasi rumah tidak layak huni di Padang Pariaman, jika dijumlahkan selama JKA jadi anggota dewan, ratusan jumlahnya. Dan, penyaluran renovasi rumah ini pernah diterima Bupati Suhatri Bur di kantor Bupati.
Masih dengan Kemensos, JKA bergerak membantu asistensi rehablitasi sosial (ATENSI) penyandang sosial. Setidaknya ratusan penyandang disabilitas dapat bantuan dari pemerintah pusat.
Bantuan atas perjuangan JKA itu, bernilai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Tergantung kebutuhan disabilitas, mulai dari kursi roda, tongkat sampai alat bantu dengar.
JKA secara gigih, juga memperjuangkan keberlanjutan dan peningkatan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). JKA menyoroti agar program itu terus dilanjutkan, diperbaiki, baik dalam segi penerima, maupun cara penyaluran agar tepat sasaran. Di Padang Pariaman progam PKH ini, juga banyak dimanfaatkan masyarakat.
Selain itu juga ada bantuan untuk Pahlawan Ekonomi Nusantara, yakni pemberian modal usaha keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan sosial produktif dengan tujuan meningkatkan kemandirian finansial, sehingga masyarakat tidak bergantung bantuan sosial. Masing- masing KPM menerima Rp5 juta.
Selanjutnya bermitra dengann Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bagi JKA merupakan kesempatan besar untuk membantu Kabupaten Padang Pariaman.
Seperti, membantu batu pembangunan batu Grip di Pasie Baru, Kecamatan Sungai Limau. Grip itu dipasang untuk mengatasi abrasi pantai yang telah mengancam sekolah, tempat usaha nelayan dan perkampungan warga.
Atas perjuangan JKA, BNPB menggelontorkan dana sebesar Rp18 Miliar. Pemasangan grip itu, baru tahap pertama, karena belum adanya proposal dari Pemkab Padang Pariaman ke BNPB.
Selanjutnya, JKA berjuang keras ke BNPB untuk pembangunan jembatan Kayu Gadang, Sikabu Lubuk Alung. JKA merasakan betul pentingnya dibangun jembatan Sikabu yang ambruk sejak 2017.
Saking ngototnya JKA, untuk kalangan BNPB, sempat nama jembatan itu akan diabadikan nama jembatan JKA. Namun karena sesuai peraturan, pembangunan fisik seperti jembatan hanya dilakukan pihak eksekutif, maka dana pembangunan jembatan Kayu Gadang sebesar Rp25,4 Miliar itu, ditransfer ke rekening Pemkab Padang Pariaman. Pemkab sebagai pelaksana, bukan BNPB.
Sayangnya tidak berapa lama setelah diresmikan, jembatan kayu gadang itu putus, tak bisa dilewati. Sementara sampai hari ini, sejak putus belum ada solusi dari Pemkab Padang Pariaman. Dan, ketika peresmian jembatan, JKA tak hadir, karena tak diundang.
“Banyak lagi, kegiatan BNPB di Kabupaten Padang Pariaman, meliputi pembangunan jalan, serta berbagai sarana infrastruktur lain yang rusak akibat bencana alam, yang proposalnya sampai ke JKA, dan selanjutnya JKA berjuang ke BNPB, Alhamdulillah, semua perjuangan kita berhasil,” ujar Asmadi yang sekaligus juru bicara JKA, sambil menegaskan, inilah jawaban antara lain, terhadap pertanyaan berbagai pihak terhadap apa yang telah dilakukan Calon Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, selama dua periode duduk di DPR RI, untuk pembangunan kampung halamannya, Padang Pariaman.*)
