Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
INI sejarah baik bagaimana hubungan wakil rakyat dan konstituen. Bukti dari kerja yang terukur, tekun, lalu berbuah. Jalinan silaturrahmi adalah kunci, setelah terpilih tidak pernah melupakan rakyat di daerah pemilihan.
Kini dengan penuh optimisme, akan ikut berkontestasi ke empat kali. Tanpa jenuh untuk berjuang memenangkan hati rakyat. Cenderung bekerja dalam diam, di tengah hiruk pikuk politisi lain di ruang publik. Begitulah politisi satu ini.
Baca Juga
Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, SE, MM yang lebih dikenal dengan Hermanto, seorang politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Duduk sebagai anggota DPR RI, sejak 3 November 2010, menggantikan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Psi yang terpilih menjadi Gubenur Sumatera Barat. Tercatat sudah tiga periode Hermanto, menghuni Senayan sebagai legislator, hingga 2024 nanti.
Sebagai Bacaleg periode 2024-2029 ini, anggota Komisi IV DPR RI ini, tampil dengan tagline “Bersama Melayani Rakyat”. Baliho Hermanto tersebar sepanjang kota Padang, dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat Satu (1) hingga ke Kabupaten Dharmasraya.
Komisi IV, tempat sehari-hari Hermanto berjuang untuk rakyat, membidangi pangan, mencakup; sektor pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, perikanan, Bappenas dan Bulog.
Sektor-sektor pangan itu sangat strategis, karena perjuangannya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dan relevan dengan tagline PKS yang diusung oleh Hermanto, melayani masyarakat semaksimalnya.
“Di Sumatera Barat, persoalan mendasar yang diperjuangkan Hermanto, adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat sekitar hutan dan dalam hutan,” ujar Hermanto suatu ketika.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Barat memiliki jumlah petani 872.948 orang yang terdiri dari 595.519 laki-laki dan 277.429 perempuan. Umumnya masyarakat menengah ke bawah. Beda dengan di benua lain, petani adalah warga kelas satu atau kelas utama. “Sektor ini harus dibenahi dengan seksama,” tegas Hermanto.
Sasaran akhir dari program kegiatan tersebut, tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. “Kita, berupaya mendorong terbukanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya, serta mengurangi orang miskin terutama di pedesaan,” jelas Hermanto menekankan.
Anak-anak kuliah ke kota, ayah ibu mereka pergi ke sawah, mengharapkan ada perubahan yang nyata untuk generasi berikutnya. Sebuah harapan yang majemuk bagi keluarga-keluarga di penjuru Sumatera Barat
Peran yang dimainkan Hermanto, sejak duduk di Komisi IV DPR RI, bergerak untuk kepentingan Sumatera Barat. Tidak hanya untuk Daerah Pemilihan Satu saja, juga mencakup Daerah Pemilihan Dua.
“Sebab, posisi kita, adalah sudah menjadi wakil rakyat Sumatera Barat. Berjuang untuk mendapatkan anggaran APBN agar bisa ke Sumbar, bukan pekerjaan sepele. Perlu lobby dan negoisasi seiring dengan tugas kedewanan,” tukas Hermanto suatu ketika.
Itulah perlu lakon, orang serupa Hermanto. Saban tahun, Hermanto terus berjuang, ia masih merasakan belum juga total. Ingin terus menerus, agar seluruh petani bisa sejahtera dan terangkat martabat mereka.
Selain, memperjuangkan sejumlah bantuan alat-alat pertanian dan perikanan untuk kelompok tani, kelompok pengelola hutan, juga Hermanto mengkomunikasikan kepala-kepala daerah beserta OPD terkait dengan kementerian terkait.
Langkah ini dilakukan, agar program-program di daerah juga menjadi lebih konkret. Sebab, banyak juga program di daerah, memerlukan sinergitas dukungan dana besar dari pusat.
Prinsip bagi Hermanto, harus terus menerus berada di tengah-tengah masyarakat. “Karena posisi kita tak lebih dari wakil rakyat. Adalah sebuah kebanggaan, bila program yang kita kerjakan berdampak perubahan di tengah masyarakat, kesejahteraan jadi meningkat, dan angka kemiskinan berkurang,” ujar doktor jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Maka, kembali ke tagline Malayani Masyarakat, bagi Hermanto caleg nomor urut dua partai PKS untuk DPR RI Dapil Sumbar satu, hati kita harus berada di tengah-tengah masyarakat; maka adakalanya program yang dikemas berawal dari diskusi publik, komunikasi hati ke hati dengan kelompok tani melahirkan aspirasi. Karena, suara-suara itu adalah buah dari demokrasi yang berkeadilan.*)
