PADANG, AmanMakmur.com — Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi anggota koperasi, Rabu (12/10/2022), bertempat di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah X di kawasan Jl Khatib Sulaiman Padang.
Ketua KPN LLDIKTI Wilayah X Prof Dr Suryani, MSi, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara sosialisasi dilakukan secara hibrid, luring (tatap muka) dan daring melalui zoom meeting. Diikuti oleh pengurus dan anggota koperasi yang tersebar sesuai dengan wilayah administrasi LLDIKTI Wilayah X, meliputi Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau (Kepri). Dan di Sumbar pun ada yang di Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Solok dan lainnya.
“Saat ini KPN LLDIKTI Wilayah X mempunyai 446 anggota dengan asset kurang lebih Rp6 miliar. Kegiatan usaha antara lain; simpan pinjam, kantin, minimarket, dan kredit kendaraan. Agar koperasi bisa semakin berkembang, anggota harus berperan serta. Makanya perlu diberikan pembekalan mengenai koperasi,” ungkap Prof Suryani.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma, SH, MPd, dalam sambutan pembukaannya mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena sangat penting bagi anggota koperasi untuk memahani secara utuh apa dan bagaimana berkoperasi itu.
“Pengetahuan berkoperasi itu penting bagi anggota. Sehingganya jadi paham dengan hak-hak dan kewajiban yang ada. Sebab tumbuh kembangnya koperasi tidak terlepas dari peran serta anggota koperasi itu sendiri,” ujarnya.
Afdalisma yakin KPN LLDIKTI Wilayah X mempunyai prospek yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, koperasi harus melakukan terobosan atau inovasi terhadap produk-produk yang ditawarkan ke anggota.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPN LLDIKTI Wilayah X mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidang koperasi, di antaranya; Ketua Umum KPRI Kantor Gubernur Sumbar Ell Yawardi, SE, dan Harry Prautama, SH, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
Ell Yawardi memaparkan pengalamannya mengelola KPRI Kantor Gubernur Sumbar yang memiliki 4000-an anggota dengan asset kurang lebih Rp60 miliar. Dan disampaikan bagaimana pengurus dan anggota koperasi harus paham dengan aturan, AD/ART dan manajemen usaha.
“Agar koperasi memiliki pendapatan besar maka simpanan wajib dan simpanan pokoknya harus besar juga. Kemudian, bagaimana usaha koperasi dikelola secara baik sehingganya mendatangkan pendapatan bagi koperasi,” ujarnya.
Selanjutnya Harry Prautama menyampaikan bahwa pihaknya selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang dengan melakukan kunjungan berkala ke kantor-kantor koperasi.
“Kami siap membantu sekiranya ada koperasi yang bermasalah dalam pengelolaannya. Saat ini di Kota Padang ada 739 buah koperasi, dimana yang aktif itu ada 398. Sementara yang telah RAT (Rapat Anggota Tahunan) itu ada 287,” ungkap Harry.
(Ika)
