PADANG, AmanMakmur.com — Empat orang anggota DPD RI asal Sumatera Barat (Sumbar) kunjungan kerja (kunker) berdiskusi dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (18/10).
Dalam diskusi empat anggota DPD RI itu yakni Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy serta Alirman Sori itu dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dan Sekprov Hansastri.
Audy Joinaldy dalam pembukaan diskusi bersama OPD dengan anggota DPD RI itu menyebutkan Sumbar cukup berharap dengan adanya dana perimbangan dari pusat.
“Sebab, Sumbar merupakan provinsi yang sangat minim dapat alokasi dana dari pusat. Untuk sektor infrastruktur, misalnya bidang cipta karya, konstruksi, PSDA, permukiman dan lainnya,” kata Audy seraya mengatakan kalau ia sedang memperjuangan dana dari pusat untuk pengembangan jalan Sitinjau Laut senilai Rp1,4 triliun.
Makanya, sebut Audy, dengan keberadaan anggota DPD RI yang kunker itu, setidaknya bisa membantu Sumbar untuk mendapatkan alokasi dana lebih besar lagi dari pusat.
Hal lain disampaikan Audy adalah menyangkut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini diberlakukan.
Sebab menurut Audy, sangat minim keterlibatan pihak pemprov dalam penerapan UU Cipta Kerja, mengingat keberadaan UU ini lebih banyak dijalankan pemko dan pemkab.
“Akibatnya hal itu melambatnya proses birokrasi di Sumbar, terlebih menyangkut persoalan yang terjadi pada perusahan yang bisa mempengaruhi iklim investasi di Sumbar,” kata Audy Joinaldy.
Sedangkan Alirman Sori mewakili anggota DPD RI yang hadir saat itu dengan OPD di Pemprov Sumbar ini menyampaikan kedatangan mereka ini untuk lakukan diskusi dengan Pemprov Sumbar dan OPD-nya, dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke dapil selama satu bulan ini.
“Dengan masa reses ini, kami berharap banyak hal yang bisa didiskusikan dengan pemprov dan OPD ini,” ujar Alirman Sori.
Sebenarnya, lanjut Alirman Sori, sudah 10 hari dia bersama tiga anggota DPD berada di Sumbar. Selama di Sumbar telah lakukan beberapa kegiatan di sejumlah tempat, baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.
“Sedangkan pertemuan kami dengan Pemprov Sumbar dan para OPD-nya, tidak lain ingin dapatkan masukan dan informasi yang ada di Sumbar, dan hal ini nantinya akan jadi bahan pembicaraan kami dengan para menteri nantinya,” kata Alirman Sori.
Sementara itu, dalam diskusi beberapa kepala dinas menyampaikan masukan-masukannya dan persoalan yang dihadapi mereka. Salah satunya, terkait wajib vaksin bagi siswa dan pengembangan bangunan RSAM Bukittinggi serta terputusnya penyaluran solar. Dan Pemda Sumbar segera membuat suratnya ke pusat.
“Terkait terputusnya solar di daerah ini kami pun akan menindak lanjutinya,” ucap Emma Yohanna.
Terkait masukan ataupun persoalan yang disampaikan beberapa OPD tersebut, ia bersama tiga anggota lainnya akan membahasnya dalam rapat dengan kementerian terkait.
“Kami harap OPD memberikan masukan kepada kami. Sehingga kami akan menindak lanjutinya ditingkat pusat,” ucap Leonardy Harmainy.
(Rel/dpd/Lenggogeni)
