PAPUA BARAT, AmanMakmur.com —Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menghadiri pembukaan acara Musyawarah Besar I Suku Byak yang dilaksanakan, Jumat (11/6), di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Nono Sampono menyoroti tingginya ketimpangan antarindividu dalam pembangunan Indonesia. Utamanya, ketimpangan antarwilayah yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Hingga saat ini, selain ketimpangan antarindividu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara KBI dan KTI, antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sedangkan Kawasan Timur Indonesia hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan.
“Saat ini 6 provinsi wilayah kepulauan berjuang untuk mendapatkan sebuah undang-undang, sehingga dari sana akan diperoleh hak-hak untuk mengelola sumber daya alam yang sesuai”, ujar Nono Sampono.
Mantan Kabasarnas ini juga menambahkan bahwa DPD RI melihat permasalahan ini, dan berjuang agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera di sahkan supaya bisa mengimbangi otonomi khusus yang sudah diberikan ke Papua.
Menurutnya, perlu ada perubahan paradigma pembangunan nasional atas azas kesetaraan dan keadilan, yaitu; pertama, keberpihakan pada kawasan timur indonesia. Kedua, perubahan politik anggaran yang tadinya berbasis pada jumlah manusia harus diarahkan kewilayahan.
Kemudian, ketiga, harus dibangun industri dan simpul-simpul ekonomi serta infrastruktur di kawasan timur khususnya di Papua dan daerah-daerah kepulauan.
Dan terakhir, keempat, perlu adanya keseimbangan keterwakilan kawasan timur Indonesia mengisi jabatan strategis di pusat.
Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.
Nono juga berharap segala keputusan dan kebijakan tentang Papua, harus memperhatikan asas keadilan serta melibatkan masyarakat Papua.
“Oleh karena itu kami semua dari DPD RI memang tugasnya memperjuangkan kepentingan daerah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat daerah khususnya basudara dari masyarakat komunitas Byak ini menjadi pelopor bagi kepentingan Papua kedepan”, tutup Nono Sampono.
Dalam kesempatan yang sama Filep Wamafma, Ketua Panitia Mubes I Suku Byak wilayah Papua Barat mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan mubes itu untuk membangkitkan kembali eksistensi suku Byak di tengah arus pembangunan kekinian serta mampu menjalin kembali persatuan atau Kobe Oser (Bahasa Byak).
“Mubes ini untuk menyatukan kita suku Byak di Provinsi Papua Barat dalam menunjang pembangunan daerah ini, tapi juga mampu menata kembali dirinya sendiri lewat kepengurusan tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Filep Wamafma.
Hadir di acara tersebut, Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indou, Mananwir Beba (Kepala suku besar suku Byak) Yan Pieter Yarangga, yang diwakili ketua III Dewan Adat Byak Konstan Rumabar, serta kepala-kepala suku asli Papua dan Nusantara se-Papua Barat.
(Rel/dpd)
