JAKARTA, AmanMakmur.com—Ide untuk memperkuat jalinan kerja sama antara Indonesia dan Maroko melalui Sister Province, disambut baik Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Ide Sister Province disampaikan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah, saat bertemu LaNyalla di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (3/6/).
Pertemuan ini juga diikuti Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota BKSP Ali Ridho Azhari, Maya Rumantir, Abdul Hakim.
Ouadia Benabdellah mengatakan, kerja sama tingkat provinsi antara Maroko-Indonesia juga diperlukan. Apalagi, saat ini Raja Maroko memberikan otonomi luas kepada beberapa provinsi di negaranya.
“Ini memberi peluang kerjasama Sister Province. Saat ini, Raja Maroko juga memberlakukan otonomi secara khusus kepada beberapa provinsi, kurang lebih memiliki kekhususan seperti di Aceh dan Papua,” katanya.
Ouadia Benabdellah juga menyebut jika Maroko punya akses perdagangan yang luas. Di antaranya ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa, dan di sisi lain Maroko salah satu produsen pupuk fosfat yang penting untuk ketahanan pangan.
Sementara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan hubungan Indonesia dan Maroko sudah terbentuk dengan sangat baik.
“Terlebih, sudah terbentuk Dewan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko, yang dinamakan DK PRIMA, yang akan berupaya meningkatkan perdagangan kedua negara hingga 100 kali lipat dalam 10 tahun yang akan datang,” katanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyambut gembira terbentuknya Kelompok Kerja Sama dan Persahabatan Maroko-Indonesia yang diketuai Mohammed El-Bakkouri.
“Harapan kami, semoga melalui Working Group ini hubungan kedua negara kita dapat diperluas ke berbagai bidang, bukan hanya di bidang pendidikan tetapi juga budaya, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat kedua negara kita,” ungkap LaNyalla.
Indonesia-Maroko dikenal memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, pemerintah Maroko mengabadikan nama besar Presiden Soekarno pada sebuah jalan raya, yaitu Rue de Soekarno di Rabat.
“Untuk itu, Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dari DPD RI dan rakyat Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Maroko yang sampai hari ini masih memberlakukan hadiah dari Raja Mohammed V kepada Presiden Soekarno, yaitu pembebasan visa bagi warga Indonesia,” ucapnya.
LaNyalla menambahkan, untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara, DPD RI mendorong finalisasi negosiasi PTA (Preferential Trade Agreement) agar pebisnis kedua negara tidak terhambat oleh masalah tarif.
“Khususnya untuk transaksi produk-produk unggulan kami seperti tekstil dan garmen, furnitur, karet, sepatu, barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, minyak kelapa sawit, teh, dan kopi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Maroko. Juga untuk peningkatan konsumsi produk-produk halal. Kami berharap Yang Mulia Pak Duta Besar dapat menindaklanjuti pesan ini ke Rabat,” pungkasnya.
(Rel/dpd)
