FENOMENA pemerintahan yang paling memprihatinkan dewasa ini adalah naiknya orang ke kursi kekuasaan lewat pemilihan langsung bersendikan demokrasi elektoral-prosedural yang diwarnai kental politik uang plus permainan poles memoles pencitraan.
Ilmu menjalankan administrasi pemerintahan (governance administration) mereka rata-rata sangat lemah alias tidak memadai.
Padahal dalam memimpin pemerintahan diperlukan ilmu pengetahuan yang luas. Tanpa itu pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat tidak akan bisa berjalan. Berbagai blunder, kesalahan, kekeliruan, dan mis-manajemen tidak terhindarkan.
Karena itu, ke depan sebaiknya persyaratan pengalaman dalam pekerjaan publik atau jam terbang yang panjang perlu dicantumkan sebagai persyaratan dalam pencalonan para pemimpin pemerintahan pusat dan daerah kita.
Bagi yang sudah duduk di kursi kekuasaan, seyogianya diwajibkan mengikuti diklat kepemimpinan pemerintahan (school for the ruler) di dalam, dan kalau perlu di luar negeri.
Paling tidak untuk bisa berkuasa dengan baik, mereka mesti dibekali materi-materi filsafat pemerintahan, manajemen pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan kebijakan anti-korupsi, reformasi birokrasi, koordinasi dan kolaborasi pemerintahan, sistem digitalisasi pemerintahan, hubungan internasional dan relasi pusat-daerah, dan komunikasi pemerintahan.
Semoga bisa diwujudkan…
Penulis adalah Guru Besar IPDN / Presiden e-Otda
