SAWAHLUNTO, AmanMakmur.com—Seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini, diperlukan perubahan strategi komunikasi yang relevan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu juga diperlukan sinergitas dan menyamakan indikator kinerja antara pemerintah, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Hal ini menjadi salah satu agenda penting yang dibicarakan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Kominfo kabupaten/kota se Sumbar, di Camping Ground Kandih Kota Sawahlunto, yang berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (19/3) besok.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Sumbar, Indra Sukma menyebutkan, salah satu persoalan komunikasi pemerintah saat ini adalah masih belum adanya keseragaman dan strategi komunikasi yang berimplikasi pada sulitnya memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK), baik outcome maupun output.
Dijelaskan Indra, di antara indikatornya adalah persentasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sedangkan output-nya adalah persentase komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah dan pemprov yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah.
Indikator lainnya adalah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom), serta persentasi diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strakom dan SOP yang ditetapkan.
“Persoalan kita adalah indikator kedua hal diatas masih beragam di daerah. Jadi harus ada penyesuaian dengan indek kinerja pusat. Jika tidak, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nilainya tidak pernah meningkat sebab jika indikator tidak lengkap tidak bisa dinilai,” ungkap Indra.
“Kita di daerah juga belum punya strategi komunikasi. Pemprov harus segera menetapkannya. Kita akan mengajak kabupaten kota untuk bersama-sana merumuskan draftnya, mencari bentuk sesungguhnya strategi komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan,” tambah Indra.
Serupa dengan itu, Bidang E-Gov/Infrastruktur Diskominfo Sumbar yang mengelola urusan Aplikasi dan Informatika (Aptika) juga mengalami kondisi yang sama.
Menurut Kabid E-Gov/Infrastruktur Diskominfo Sumbar Widya Prima Hatta, persoalannya masih adanya perbedaan indikator income maupun output antara pemprov dengan kabupaten dan kota.
(Rel/DiskominfoSB)
